Metro Times (Surabaya) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Timur dengan tema “Sinergi, Inovasi & Efektivitas Komunikasi Menjadi Strategi Kunci Menjawab Tantangan Pengendalian Inflasi ditengah Pandemi COVID-19” di Gedung Negara Grahadi, Jumat (29/5). Acara tersebut diselenggarakan Pemprov Jatim bersama Bank Indonesia (BI) Jatim.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam paparannya menyampaikan langkah kebijakan pemulihan ekonomi, yang diarahkan untuk memperbaiki dua sisi, baik demand dan supply melalui relaksasi beberapa kebijakan dalam mendorong konsumsi, mendukung dunia usaha dan mempertahankan investasi, serta mendukung ekspor-impor.
Dengan sistem ini diharapkan dapat muncul inovasi yang mendukung implementasi new normal dan perbaikan ekonomi ke depan. “Inovasi tersebut diharapkan berasal dari TPID Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Timur, sehingga dapat menjadi role model inovasi nasional,” ujarnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Difi Ahmad Johansyah, dalam rilisnya kepada media, Sabtu (30/5) mengatakan, sejak terjadi pandemi COVID-19, komoditas di wilayah Jawa Timur tidak mengalami gejolak harga yang cukup signifikan, bahkan tekanan harga di periode HBKN Idul Fitri 2020 pun relatif normal tidak setinggi pola historisnya.
Namun demikian terdapat tiga tantangan utama pengendalian inflasi Provinsi Jawa Timur, pertama kendala distribusi pangan di tengah penerapan pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) disejumlah wilayah, kedua penurunan demand masyarakat akibat pelemahan daya beli dan dampak psikologis penyebaran COVID-19, yang berpengaruh pada potensi deflasi komoditas yang lebih dalam.
Ketiga antisipasi dampak perpanjangan penerapan PSBB maupun kondisi new normal pasca COVID-19 terhadap kecukupan stok dan akses masyarakat terhadap komoditas pangan strategis.
Dalam menjawab tantangan tersebut, apresiasi diberikan kepada TPID Provinsi Jawa Timur yang telah mengambil berbagai langkah inovasi, salah satunya berupa kelembagaan Lumbung Pangan Jatim, yang tidak hanya menjadi wadah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan di Jawa Timur.
“Kedepan juga diharapkan dapat berfungsi menjadi pusat kerjasama antar daerah khususnya untuk komoditas pertanian di Indonesia,” ijarnya.
Difi menambahkan bahwa pasca High Level Meeting TPID perlu adanya evaluasi dan penguatan fungsi Lumbung Pangan Jatim, sehingga dapat berjalan optimal dalam pelaksanaan tugasnya di masa yang akan datang. Selain itu juga penting dilakukan upaya mapping stok komoditas pangan Jawa Timur yang nantinya dapat menjadi landasan Kerjasama Antar Daerah berdasarkan data neraca pangan yang akurat.
Pertanian, Penopang Ekonomi Jatim
Pada acara tersebut Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, turut menyampaikan informasi bahwa sektor pertanian, yang merupakan salah satu penopang utama perekonomian dan melibatkan setidaknya 1/3 tenaga kerja di Jawa Timur, tidak mengalami goncangan yang besar akibat COVID-19.
Walau demikian, produk turunan sektor pertanian khususnya olahan holtikultura, turut terpukul seiring dengan melemahnya sektor pariwisata di tengah pandemi COVID-19.
“Maka dari itu, perlu adanya komunikasi efektif, inovasi, dan sinergi antar stakeholders dalam memasarkan produk UMKM pangan Jawa Timur, termasuk potensi kolaborasi dengan Lumbung Pangan Jatim sebagai salah satu jalur pemasaran,” tambah Emil. (nald)
