Metro Times (Purworejo) Desa-desa penerima manfaat program bantuan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Tahun 2023 di Kabupaten Purworejo akhirnya angkat bicara menyikapi adanya isu liar terkait ketidaksesuaian spesifikasi produk dan pengondisian oleh unsur dinas dan anggota DPRD. Mereka menilai, isu-isu yang beredar melalui beberapa media online akhir-akhir ini tidak sesuai fakta dan cenderung tendensius untuk kepentingan pihak tertentu.
Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi (Rakor) program SLBM yang berlangsung di Aula Kantor Dinas PUPR Kabupaten Purworejo, Jumat (28/7). Rakor dipimpin Kepala Dinas PUPR Purworejo, Suranto, bersama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program SLBM, Rizki Khozari, dan dihadiri fasilitator, para kepala desa, serta ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) calon penerima manfaat.
Dalam forum itu diketahui bahwa ada sebanyak 13 desa calon penerima manfaat yang tersebar di 4 kecamatan. Masing-masing desa akan mendapatkan bantuan sekitar Rp316.700.000 untuk 50 kepala keluarga (KK). Dana tersebut digunakan antara lain untuk pengadaan tangki septic, sumur resapan, dan closed serta biaya operasional, tenaga, administrasi, dan material. Selanjutnya proses pelaksanaan SLBM dilakukan secara swakelola oleh KSM yang ditunjuk oleh masing-masing kepala desa.
Dari 13 desa itu, sebanyak 11 desa memilih membeli barang dari supplier PT Cahaya Mas Cemerlang (CMC), sedangkan 2 desa lainnya memilih produk dari Bioaga.
“Kemarin memang kita mendapat share-share-an yang kurang mengenakkan, padahal ya tidak seperti itu. Kita di tingkat desa itu baik-baik saja pak, nggak ada istilahnya yang mengarahkan ke sana ke sini. Kita memang dengan masyarakat sepakat mencari yang terbaik. Jadi kita mendapatkan bantuan yang kualitasnya terbaik, yang memenuhi standar SNI,” kata Kepala Desa Sudorogo Kecamatan Kaligesing, Misriyanto.
Diungkapkan, sejak tahap sosialisasi hingga saat ini, program SLBM di wilayahnya berjalan kondusif. Koordinasi dan musyawarah selalu dilakukan oleh Pemerintah Desa, KSM, dan masyarakat. Karena itu, masyarakat pun tidak mau ambil pusing dan meresahkan adanya isu tersebut. Terkait produk yang dipilih dari PT CMC, itu sudah menjadi keputusan masyarakat atas berbagai pertimbangan yang sesuai ketentuan.
“Kita cuma prihatin kemarin ada pemberitaan yang notabene kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Lebih lanjut pihaknya mengaku bahwa program SLBM sangat dibutuhkan masyarakat di wilayahnya. Saat ini, Desa Sudorogo tercatat belum ODF karena masih cukup banyak keluarga yang belum memiliki jamban.
“Sebelumnya belum pernah dapat. Kita masih kurang sekitar 50 lagi. Semoga tahun depan bisa dapat lagi biar kita segrea ODF,” tandasnya.
Hal senada disampaikan oleh Kepala Desa Jati Kecamatan Bener, Rahmat Saptono. Menurutnya, sejauh ini program SLBM di wilayahnya tidak terjadi masalah. Pemerintah desa selalu berkoordinasi dengan KSM selaku pengelolaan program SLBM.
“Dengan pendamping dan dinas kami juga koordinasi,” ujarnya didampingi Ketua KSM, Slamet. Pihaknya juga menyatakan bahwa program SLBM sangat dibutuhkan masyarakat.
“Kita merasa sangat diuntungkan karena sesuai arahan dari gubernur kan desa wajib untuk ODF. Dan untuk Desa Jati sendiri kurang lebih masih kurang 30 persen. Jadi kita memang sangat membutuhkan. Setelah ini mungkin kita kurang sekitar 15 persen, kisaran 100-an,” ungkapnya.
Sementara itu, Bambang Sugiarto, Ketua KSM Desa Brunorejo Kecamatan Bruno mengaku memilih membeli produk dari Bioaga atas dasar kehendak dan keputusan KSM. Terkait adanya isu-isu yang beredar, pihaknya mengaku tidak terjadi gejolak di masyarakat.
“Ga ada (pengondisian). Adem ayem itu,” ucapnya. (dnl)
