MetroTimes (Surabaya) – Hari ini Kota Surabaya melaksanakan seminar wawasan kebangsaan, ini adalah kegiatan tahunan dari Bamag kota Surabaya yang terhenti selama beberapa tahun karena Covid.
Yordan M. Batara Goa, ST., M.Si., Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur menuturkan, tahun ini kita mengambil tema “Surabaya Sejuta Toleransi”. Kita ingin mendukung supaya Surabaya betul-betul bisa menjadi Kota yang toleran, dan kota yang betul-betul melibatkan semua warganya dan tidak diskriminatif.
Yordan juga menyampaikan, Kita mengambil peran itu dengan mengajak para lider, baik di pemerintahan maupun pimpinan umat beragama untuk membahas hal ini. Makanya sub tema kita adalah “Peran Aparat Pemimpin Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di Surabaya”.
Melihat banyaknya generasi muda, khususnya mahasiswa yang menjadi sasaran penyebaran paham radikal dan intoleran.
“Badan Musyawarah Agama (BAMAG) sendiri mendorong supaya setiap mahasiswa itu untuk menyadari perannya masing-masing, untuk juga terbuka terhadap mereka yang beragama lain untuk bisa bersinergi, untuk bisa melakukan kegiatan bersama, sehingga kemudian tidak tersusupi oleh pemikiran-pemikiran atau paham yang intoleran. Kebanyakan orang yang intoleran itu juga karena tidak mengenal kelompok-kelompok yang lain, karena merasa dirinya lebih baik, lebih unggul, dan tidak mau membuka diri, sehingga akhirnya muncul sifat intoleran itu,” terang Yordan disela-sela acara Seminar Wawasan Kebangsaan di Untag Surabaya, Sabtu (19/11/2022)
“Jadi kita mendorong semua mahasiswa untuk bergaul semua agama, lintas suku, lintas etnis,” tegasnya.
Menurut Yordan, Kalau kami di DPRD Provinsi Jawa Timur sebetulnya punya Perda toleransi kehidupan bermasyarakat. Memang kami tidak punya kewenangan langsung ke wilayah perguruan tinggi, karena itu wilayahnya pemerintah pusat, tapi kami tetap mendorong supaya siapapun pelaku pendidikan termasuk di perguruan tinggi itu mengembangkan paham yang moderat, bahkan sinergi antar umat beragama. Melalui pendidikan di kampusnya maupun dalam kegiatan-kegiatan organisasi diluar kampus.
Demikian pula dengan siswa SMA SMK yang menjadi wilayah kewenangan pemerintah provinsi.
“Kita sudah mendorong pada pemerintah provinsi supaya membuat kegiatan-kegiatan yang intinya lintas agama, lintas etnis, lintas suku, yang tema kebangsaan atau out bound kebangsaan, supaya mereka bisa saling berinteraksi sehingga kemudian hambatan-hambatan yang menyebabkan mereka jadi eksklusif dan intoleran itu tidak terjadi,” ujarnya.
Jadi pemerintah provinsi sudah melakukan, seperti ada asrama mahasiswa yang dibuat multi suku, juga sudah mulai dibuat. Tapi memang yang program-program yang lain, saya kira masih kurang bernuansa multi agama, multi etnis, multi suku itu saya kira masih kurang program-programnya.
“Kita dorong melalui program yang memakai APBD, cuman memang mungkin ini masih dianggap belum terlalu prioritas, karena kita masih pandemi. Nanti kedepannya ketika pandemi ini sudah usai, kita akan lebih dorong lebih banyak kegiatan-kegiatan lagi yang melibatkan lintas agama, lintas etnis, lintas suku. Yang difasilitasi pemerintah perlu anggaran khusus, tapi itu sebetulnya bisa juga lewat kegiatan-kegiatan yang dilakukan teman-teman osis di sekolah masing-masing,” pungkas Yordan. (nald)
