METRO TIMES ( Ambon ) Anggota DPRD Maluku Richard Rahakbauw menilai Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP), Hadi Basalamah arogan karena melakukan discount harga barang secara sepihak menjelang HUT Kemerdekaan RI ke-78 tanpa melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Hal itu disampaikan Rahakbauw kepada pers, Senin (4/9/2023) usai menerima Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang mengadukan Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP), Hadi Basalamah, ke DPRD Provinsi Maluku.
Pengaduan APINDO ini setelah Basalamah, secara sepihak menetapkan harga barang sebanyak 17 persen hingga 18 persen pasar murah menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia, tanpa koordinasi dengan APINDO.
Akibatnya, Komisi III DPRD Provinsi Maluku, menyebut Ketua TGPP Hadi Basalamah, sangat arogan dalam mengambil kebijakan.”Sebenarnya keputusan yang dilakukan Ketua TGPP, Hadi Basalamah menunjukan arogansi, seperti yang disampaikan APINDO. Memang masalah ini sudah selesai, tapi kami hanya melalukan evaluasi saja,”tandas Rahakbauw usai memimpin rapat koordinasi dengan Sekda Maluku, OPD terkait, Komisi II,III DPRD Kota Ambon dan APINDO Maluku di ruang rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku
Apalagi, ingat Rahakbauw, Ketua TGPP memberikan diskon yang menurut APINDO terlalu tinggi, berbeda dengan retail Alfamidi dan Indomaret yang bisa mampu untuk memberikan, lantaran kontribusi dan laporannya ke Jakarta.
“Khusus untuk para pengusaha di Ambon yang berusaha di Kota Ambon tidak bisa menyanggupi diskon yang ditetapkan TGPP, sehingga APINDO merasa keberatan dengan sikap yang diambil, Basalamah,”terangnya.
Menurutnya, sebagai Ketua TGPP, Basalamah, mestinya sebelum menetapkan , harus terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, jangan karena memiliki kedekatan dengan Gubernur, lalu semena-mena mengeluarkan kebijakan sepihak.
“Kalau tidak ada koordinasi tentu tidak dapat titik temu, tapi secara arogansi disampaikan tanpa mau tau, TGPP mengambil langkah sepihak, sehingga Apindo menyampaikan ke kami sejak tanggal 11 Agustus 2023 kemarin,”ujarnya.
Ketua TGPP dinilai arogan juga disampaikan, anggota Komisi III Hata Hehanussa. Dia menyebut, langkah yang diambil Ketua TGPP merupakan langkah yang mempertontokan arogansi orang-orang dekat penguasa di Provinsi Maluku.
Sebagai Ketua TGGP bentukan, Gubernur harusnya bisa bijak dan bisa mempertimbangkan kebijakan yang diambil dalam memutuskan sesuatu.
Apalagi dalam kebijakan yang diambil tanpa melaui koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Olehnya sebagai DPRD, berharap agar kedepan tidak lagi terjadi hal-hal yang seperti ini.
Menurut Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Provinsi Maluku, Yahya Kotta, menegaskan poinnya adalah tidak ada pemaksaan kepada perusahaan untuk ikut serta didalam terkait diskon itu.
“Ketika mereka bersedia ikut discount yang ditetapkan itu minimal diangka 17 persen,” jelas Kotta
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Sadali Ie, menjelaskan bahwa sudah disepakati untuk masalah ini dievaluasi bersama antara APINDO, DPRD Kota Ambon, DPRD Provinsi untuk duduk bersama, sehingga kedepan tidak ada lagi kebijakan-kebijakan yang salah.
“Intinya semua telah berkontribusi dalam menurunkan inflasi Provinsi Maluku yang tadi tercatat 1 September 3,18 persen,” ungkap Sekda.
