METROTIMES ( Ambon ) Memasuki Maret 2026, Provinsi Maluku mengalami deflasi sebesar 0,75% (mtm), berbalik arah dibandingkan Februari 2026 yang mengalami inflasi sebesar 0,58% (mtm). Secara spasial, deflasi tertama bersumber dari Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon yang masing-masing mencatat deflasi sebesar 1,40% (mtm) dan 0,43% (mtm). Demikian demikian, deflasi yang lebih tinggi terlihat pada realisasi inflasi di Kota Tual sebesar 0,37% (mtm). Secara tahunan, inflasi Provinsi Maluku tercatat sebesar 3,40% (yoy), masih berada dalam rentang sasaran target inflasi nasional sebesar 2,5±1% (yoy). Capian tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 5,97% (yoy), serta sedikit di bawah tingkat inflasi nasional sebesar 3,48% (yoy).
Capian deflasi bulan ini utamanya bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil inflasi (mtm) masing-masing sebesar 0,73% dan 0,03%. Deflasi pada kelompok ini terutama disumbangkan oleh penurunan harga komoditas perikanan a.l.: Ikan Layang, Ikan Selar, Ikan Tongkol, dan Ikan Cakalang dengan andil deflasi (mtm) masing-masing sebesar 0,36%, 0,23%, 0,16%, dan 0,12%. Penurunan harga komoditas perikanan tersebut didukung oleh kondisi meteorologi martim yang relatif kondusif sehingga mendorong peningkatan produksi perikanan. Selain itu juga dipengaruhi oleh intervensi pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan ikan tangkap, serta pelaksanaan intervensi pasar yang dilakukan melalui penjualan ikan beku pada harga yang lebih rendah dibandingkan harga ikan segar. Sementara itu, realisasi deflasi yang lebih dalam juga dipengaruhi oleh kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, dipengaruhi oleh harga emas yang mengalami penurunan di pasar internasional.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program pengendalian inflasi, khususnya melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Ke depan, upaya pengendalian inflasi domestik harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan bersama TPID sepanjang tahun 2026, dengan mengacu pada empat elemen utama yaitu pemantauan inflasi (4K), yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Langkah pengendalian tersebut mencakup penjaminan ketersediaan pasokan dengan penguatan Kerja sama Antar Daerah (KAD) bersam wilayah sentra produksi, peningkatan keterjangkauan harga melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta pemantauan rutin stok dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting guna memastikan kelancaran distribusi. Di sisi lain, komunikasi efektif terus dikejar melalui koordinasi lintas pemangku kepentingan serta penyampaian informasi harga dan pasokan kepada masyarakat untuk menjaga ekspektasi inflasi.
Ambon, 1 April 2026
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku
Dhita Aditya Nugraha
Plt. Kepala Perwakilan
