Metro Times (Purworejo) Ratusan Jemaat Gereja Kristen Jawa (GKJ) di Kabupaten Purworejo mendeklarasikan diri menolak politik uang. Deklarasi tersebut disampaikan pada sosialisasai pengawasan pemilu partisipasif kepada Jemaat Gereja yang dilaksanakan Bawaslu Purworejo. Dalam bacaan deklarasi pengawasan rakyat semesta di Pendopo Mitra Kinasih, Jumat (15/3/2019), para jemaat juga menolak politisasi SARA, berita bohong, dan ujaran kebencian.
Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo, Nur Kholiq, S.H, S.Th.I, M.Kn, menjelaskan politik uang adalah bentuk kejahatan demokrasi. Suara rakyat untuk lima tahun kedepan jangan sampai dipengaruhi oleh politik uang. “Suara rakyat yang dipengaruhi uang 50 Ribu Rupiah, jika kita hitung dalam sehari hanya senilai 25 Rupiah,” kata Nur Kholiq.
Jemaat GKJ di Kabupaten Purworejo memiliki hak sama dalam mengawasi pelaksanaan pemilu. “Pemilu adalah hajat bersama milik rakyat. Tidak perlakukan yang berbeda kepada para jemaat untuk mengetahui tahapan pelaksanaan pemilu yang tinggal sebulan lagi,” jelas Kholiq.
Sementara itu, koordinator divisi hukum, data dan informasi, Rinto Hariyadi, S.Sos.I., menjelaskan sosialisasi ini merupakan bagian dari tiga belas kegiatan kepada kelompok sasaran yang sudah dilaksanakan. Menurutnya, pendekatan Bawaslu Purworejo kepada kelompok sasaran bertujuan untuk bersama-sama mengajak mereka mengawasi tahap pelaksanaan pemilu secara efektif.
“Pendekatan Bawaslu kepada kelompok sasaran ini diharapkan bisa memberikan pengertian bahwa pengawasan partisipasif oleh rakyat bertujuan menciptakan pemilu yang berkualitas. Rakyat secara langsung dapat melaporkan ke penyelenggara pemilu jika ditemui indikasi pelanggaran dari peserta pemilu,” kata Rinto.
Tokoh pemuka agama Gereja Kristen Jawa Kabupaten Purworejo, Pdt. Lukas Eko Sukoco, M.Th, mengatakan umat Kristen juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019. Umat Kristen lanjut Lukas, tidak ada yang melarang mereka untuk memilih pemimpin yang berbeda keyakinan.
“Memilih pemimpin itu tidak berdasarkan agama, suku, dan ras. Tetapi bagian terpenting dalam memilih calon pemimpin itu harus berdasarkan kebaikan bersama. Pemimpin juga harus bisa menjaga nilai-nilai Pancasila dan UUD ’45,” kata Lukas saat menyampaikan materi.
