MetroTimes (Surabaya) – Pemecatan kader PDI Perjuangan, Anugrah Ariyadi menyisahkan keprihatinan bagi kader-kader PDI-P Gubeng. Karena Anugrah dikenal loyal kepada partai dan memiliki banyak massa.
“Dibanding kesalahan pengurus yang lain, mas Anugrah boleh dikata masih bisa dirangkul kembali,” ujar Sunardi, Sekretaris PAC PDI-P Gubeng, Surabaya, Selasa (2-3-2021)
Mbah Nardi panggilannya, menceritakan, di Pilkada kemarin meski Anugrah bukan seorang pengurus, namun Ia sudah berusaha berinisiatif untuk bertanya apakah ada tugas untuknya. Hal ini dilakukan karena kecintaannya terhadap PDI-P sebagai partai yang membesarkan dirinya.
“Waktu itu mas Anugrah mengatakan bahwa Ia sudah sempat menghubungi berbagai pihak, dari ketua DPC, Calon Pilkada, juga Kepala Bapilu. Namun tidak ada penjelasan atau tugas untuknya. Bahkan Ia bersama Armuji sempat mengumpulkan massa,” terangnya.
Mbah Nardi juga mengaku, waktu itu dirinya memang sempat berkoordinasi dengan Anugrah terkait Pilkada, namun dirinya menyatakan akan patuh terhadap partai, ujar pria 65 tahun yang sudah mengabdi selama 30 tahun di PDI ini.
Anugrah, menurut mbah Nardi memang seakan dibuang oleh partai. Dia ingat ketika pencalegan 2019, saat detik terakhir nama Anugrah tidak masuk dalam daftar Caleg PDI-P Surabaya.
Ketika itu, Ia menyakini kursi dari dapil I akan berkurang. Dan benar di 2014 PDI-P yang mendapat 4 kursi tapi untuk Pileg 2019 hanya beroleh 3 kursi.
“Ini yang saya takutkan di Pileg 2024 nanti, gonjang-ganjing pemecatan mas Anugrah akan mempengaruhi perolehan pada Pileg kedepan,” paparnya.
Disamping itu, mbah Nardi yang mengaku simpatisan Whisnu Sakti Buana ini juga menyesalkan tindakan partai terkesan pilih kasih terhadap kader. Hal ini diungkapkan bukan tanpa dasar.
Selain melihat kasus WS (sebutan Whisnu Sakti Buana, red) yang terkesan teraniaya, Dia pun menilai tidak ada tindakan yang sama bagi kader atau bahkan pengurus yang waktu itu juga justru memperkeruh keadaan.
“Ada kader yang tidak tersentuh, meski tindakannya pada waktu itu sangat fatal dan mempengaruhi kredibilitas partai lewat rekaman perbincangan para pengurus PDI-P,” jelas mbah Nardi.
Rekaman yang dimaksud adalah rekaman suara yang viral dan diduga suara milik salah seorang anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya yang menuduh Turunnya Rekomendasi pilkada surabaya bukan pada WS karena ada setoran sebesar Rp 50 miliar kepada DPP Partai.
Ini aneh, katanya, padahal hal inilah lebih fatal daripada apa yang dilakukan Anugrah Ariyadi yang notabene bukan seorang pengurus Partai.
Sebagai pengurus Dia berharap, ada evaluasi dan komitmen dari para petinggi PDI Perjuangan. Dalam menilai seorang kader, PDI-P juga wajib mempertimbangkan loyalitasnya.
Kemudian, Ia juga mengharapkan Petinggi PDI-P harus bersikap adil. ” Kalaulah Anugrah dianggap salah dan diberi sanksi, maka yang lain juga harus diperlakukan demikian,” tegasnya. (nald)
