MetroTimes (Surabaya) – Setelah enam tahun penantian, akhirnya Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga (RSTKA) mendapatkan pengakuan payung hukum dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meluncurkan Permenkes Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rumah Sakit Kapal. Peluncuran Permenkes itu berlangsung di atas RSTKA yang sedang berlabuh di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (9/9/2023).
Selama enam tahun berlayar sejak November 2017 di Pulau Bawean, RSTKA melakukan pelayanan dengan pendanaan dari donatur. Direktur RSTKA Agus Harianto mengatakan Permenkes tentang Rumah Sakit Kapal itu sebagai bentuk pengakuan negara terhadap operasional RS Terapung di Indonesia.
“Permenkes ini menjadi payung hukum bagi pemerintah untuk membantu operasional RS Terapung di Indonesia. Tak hanya itu, Permenkes itu kini memungkinkan RS Terapung mengklaim biaya pelayanan kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,” ucap Budi Gunadi Sadikin.
Perjalanan RSTKA
Setelah prosesi acara, semua tamu diajak joy sailing di sekitar Labuan Bajo sambil berkeliling untuk melihat fasilitas kapal RSTKA. Dr. Agus Harianto menceritakan bagaimana perjuangan relawan RSTKA saat melakukan operasi di tengah lautan sambil menahan mual akibat goncangan ombak. Pada kesempatan itu juga hadir dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Prof Dr Budi Santoso dr SpOG. Pihaknya selama ini telah membantu menghadirkan relawan dokter umum maupun PPDS dari RSUD Dr. Soetomo.
Sebagai informasi, di tahun 2023 RSTKA telah mengunjungi 12 lokasi di Nusa Tenggara Timur. Mulai dari Kabupaten Nagekeo, Ende, Flores Timur, Lembata, Malaka, Kefamenanu, Soe, Kupang, Rote, Sabu, Pulau Papagarang, dan Pulau Rinca. Dalam pelayaran itu, RSTKA telah melayani 378 pasien skrining jantung dan skrining 1237 anak. Serta skrining 344 pasien mata dan skrining 998 ibu hamil.
Di tahun ini RSTKA akan terus berlayar di wilayah NTB dan NTT dengan tiga misi utama. Yakni, skrining kasus Penyakit Jantung Bawaan (Penyakit Jantung Bawaan) dan melakukan upaya penurunan angka kematian ibu di kepulauan. Serta, melakukan pencegahan dan eliminasi stunting di kepulauan.
