Komisi III DPRD Maluku Panggil Bank Maluku dan BRI, Tindaklanjuti Keluhan Nasabah
METROTIMES (Amvon) – Komisi III DPRD Provinsi Maluku mulai menindaklanjuti sejumlah pengaduan masyarakat terkait pelayanan perbankan. Melalui rapat kerja bersama sejumlah mitra perbankan pada Kamis (5/11/2026), DPRD meminta penjelasan sekaligus mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang dinilai merugikan nasabah.
Sejumlah persoalan menjadi perhatian dalam rapat tersebut, mulai dari dugaan transaksi pinjaman tanpa sepengetahuan pemohon, agunan yang belum dikembalikan meskipun masa pinjaman telah berakhir, hingga persoalan pengunduran diri (resign) pegawai Bank Mandiri dan evaluasi sistem pelayanan perbankan.
Komisi III DPRD Maluku Panggil Bank Maluku dan BRI
Ketua Komisi III DPRD Maluku, Akhidayat Wajo, mengatakan bahwa rapat kerja tersebut menghadirkan perwakilan Bank Maluku, Bank BRI Cabang Masohi, serta Bank BRI Unit Passo.
Pertemuan tersebut digelar untuk meminta klarifikasi sekaligus membahas berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan kepada DPRD terkait pelayanan dan penyelesaian persoalan perbankan.
“Jadi, tadi kita sudah rapat dengan Bank Maluku, Bank BRI Cabang Masohi dan Bank BRI Unit Passo terkait keluhan yang disampaikan masyarakat sebagai nasabah,” ungkap Akhidayat usai rapat.
Menurutnya, DPRD perlu memastikan setiap laporan masyarakat mendapatkan perhatian dan penanganan yang semestinya dari pihak perbankan.
Pengaduan Nasabah BRI Masohi Sudah Dilaporkan ke Kejaksaan
Salah satu persoalan yang turut menjadi perhatian Komisi III adalah pengaduan masyarakat terkait pelayanan di BRI Cabang Masohi.
Akhidayat menjelaskan, pihak perbankan telah mengambil sejumlah langkah penanganan terhadap persoalan tersebut. Bahkan, kasus yang dilaporkan masyarakat itu telah diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menyebutkan, sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam persoalan tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Masohi.
“Pada prinsipnya, khusus BRI Masohi, langkah-langkah sudah dilakukan. Pihak-pihak yang melakukan kesalahan sudah dilaporkan dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Masohi,” jelasnya.
Penanganan melalui jalur hukum tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan atas pengaduan masyarakat sekaligus memastikan persoalan ditangani berdasarkan ketentuan hukum.
DPRD Maluku Soroti Perlindungan Hak Nasabah Perbankan
Komisi III DPRD Maluku menegaskan bahwa setiap pengaduan nasabah harus menjadi perhatian serius lembaga perbankan. Penyelesaian persoalan juga harus dilakukan secara transparan, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Pengawasan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD dalam memastikan lembaga perbankan memberikan pelayanan yang baik sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sebagai nasabah.
Persoalan seperti dugaan transaksi pinjaman tanpa sepengetahuan pemohon maupun agunan yang belum dikembalikan setelah masa pinjaman berakhir perlu mendapatkan penjelasan dan penyelesaian yang jelas dari pihak terkait.
Komisi III Minta Bank Tidak Menunda Penyelesaian Pengaduan
Komisi III DPRD Maluku berharap pihak perbankan tidak hanya memberikan klarifikasi dalam rapat kerja, tetapi juga memastikan setiap persoalan yang dilaporkan masyarakat memperoleh tindak lanjut secara konkret.
DPRD menekankan pentingnya penyelesaian pengaduan secara terbuka dan tidak berlarut-larut agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan tetap terjaga.
Melalui fungsi pengawasan tersebut, Komisi III DPRD Maluku berharap kualitas pelayanan perbankan di daerah semakin baik dan hak-hak masyarakat sebagai nasabah dapat terlindungi.
