Metro Times (Purworejo) Kabar mengenai pemotongan uang BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) yang dilakukan oleh oknum di Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, sempat disanggah oleh pemerintah desa setempat lewat keterangan pers di media online, Rabu (17/06/2020).
“Setelah kita cek dilapangan memang ada iuran bukan pemotongan, alhamdulillah itu atas inisiatif dari warga sendiri dan pemerintah desa baru mengetahuinya dari berita yang beredar dimedia beberapa waktu yang lalu,” kata Abdul Azis, Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano, di salah satu media online.
Dalam keterangan pers, Abdul Azis menilai adanya potongan BLT DD itu dilakukan sukarela, atas inisiatif pribadi penerima bantuan.
“Ya itu kan inisiatif warga jadi saya malah mengapresiasi inisiatif warga itu, ini adalah suatu bentuk gotong royong warga agar tidak terjadi kecemburuan sosial,” katanya.
Kendati demikian, keterangan Abdul Azis dibantah oleh warganya, yang dalam hal ini menjadi korban pemotongan BLT DD sebesar Rp 200 sampai dengan Rp 200 ribu. Diantara mereka bahkan ada yang mau dipotong uangnya lantaran merasa terancam.
“Awalnya saya tidak mau, tetapi karena seperti maksa ya saya kasih,” kata salah satu sumber yang enggan disebut namanya.
“Saya takut kalau tidak ngasih,” kata sumber lainya, yang juga tidak ingin identitasnya dimediakan lantaran takut.
Sama halnya denga korban lain, Puryanto (33), warga Dukuh Dukuh RT 01 RW 03 Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano, yang justru mengaku bingung dengan adanya potongan BLT DD yang diterimanya.
“Saya dipotong Rp 200 ribu. Bapak saya juga diopotong segitu, tapi sebelumnya tidak ada musyawarah,” tandasnya.
Ketiga narasumber tersebut juga mengaku, mereka tidak tahu akan adanya musyawarah atau rencana pemotongan BLT DD dengan alasan pemerataan atau memberi warga yang tidak menerima. Mereka juga tidak tahu, uang hasil potongan itu diberikan kepada siapa.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Purworejo, Agus Ari Setiyadi, beberapa waktu lalu menegaskan, tidak boleh ada pihak manapun yang memotong besaran BLT DD.
“Itu harus diluruskan, betul-betul terjadi atau tidak (pemotongan BLT DD,red). Kalau memang benar terjadi, sebaiknya dikembalikan, jika tidak ingin nantinya berurusan dengan hukum,” tegas Agus Ari Setiyadi. (Dnl)
