
KPPTI 2026: Empat Kampus Paparkan Inovasi Pendidikan Inklusif bagi Kelompok Rentan
METROTIMES (Surabaya) – Perguruan tinggi dituntut tidak sekadar memperluas akses akademik, tetapi juga menghadirkan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, terutama bagi kelompok rentan.
Komitmen tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pemaparan program strategis Klaster 4 Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026 di Ruang Bima Suci, Lantai 2, Gedung Airlangga Convention Center (ACC), Kampus MERR-C, Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya, Kamis (12/11/2026).
Empat perguruan tinggi, yakni Universitas Lampung (Unila), Politeknik Negeri Madura (Poltera), Universitas Islam As-Syafi’iyah (UIA), dan Universitas Negeri Semarang (Unnes), memaparkan praktik baik untuk memperkuat akses dan inklusi pendidikan tinggi.
Program yang disampaikan mencakup jalur afirmasi untuk memutus rantai kemiskinan, inovasi digital pencegahan kekerasan terhadap anak, pengembangan kampus inklusif berbasis filantropi Islam, serta pendekatan kreatif untuk mencegah pernikahan dini dan mendorong kesetaraan gender.
Empat Praktik Baik Perguruan Tinggi dalam Mendorong Pendidikan Inklusif
Berbagai program yang dipaparkan menunjukkan bahwa pendidikan tinggi inklusif membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penerimaan mahasiswa, tetapi juga memastikan kelompok rentan memperoleh dukungan selama proses pendidikan hingga lulus.
1. Unila Perkuat Program PMPAP untuk Memutus Rantai Kemiskinan
Membuka sesi diskusi, perwakilan Universitas Lampung (Unila), Suripto Dwi Yuwono, memaparkan refleksi dan capaian 15 tahun penyelenggaraan program Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP).
Jalur afirmasi tersebut dirancang untuk membuka kesempatan pendidikan tinggi bagi calon mahasiswa berpotensi yang berasal dari keluarga prasejahtera. Program ini mengedepankan pendekatan yang humanis dan inklusif agar keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang untuk melanjutkan pendidikan.
Selama 15 tahun pelaksanaannya, PMPAP tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi di Provinsi Lampung, tetapi juga melahirkan lulusan yang diharapkan mampu berkontribusi di berbagai sektor pembangunan.
“Lima belas tahun perjalanan PMPAP menjadi bukti bahwa pendidikan tinggi yang inklusif dan humanis adalah jembatan paling nyata untuk memutus rantai kemiskinan antar-generasi,” ujar Suripto.
Melalui program afirmasi tersebut, Unila menunjukkan pentingnya kebijakan akses pendidikan yang memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat dari keluarga prasejahtera.
2. Poltera Kembangkan Aplikasi Cekatan untuk Pencegahan Kekerasan Anak
Pada sesi kedua, Muhammad Furqon dari Politeknik Negeri Madura (Poltera) memperkenalkan program pengabdian kepada masyarakat bertajuk Cekatan: Aplikasi Android dan Pemetaan Berbasis Data untuk Pencegahan Kekerasan Anak di Kabupaten Sampang.
Program ini mengintegrasikan kolaborasi lintas disiplin ilmu yang melibatkan bidang kebidanan, keperawatan, dan teknologi elektro.
Melalui aplikasi berbasis Android tersebut, Poltera menghadirkan kanal edukasi dan pelaporan digital yang terhubung langsung dengan Pendamping Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di 14 kecamatan.
Selain mengembangkan aplikasi, program Cekatan juga mencakup standardisasi data survei dari ribuan responden sekolah. Program yang telah tercatat sebagai kekayaan intelektual tersebut turut menghasilkan policy brief bagi Dinas Sosial Kabupaten Sampang.
Rekomendasi kebijakan itu diarahkan untuk membantu menekan stigma sosial melalui pendekatan budaya dan penggunaan bahasa lokal.
“Perlindungan anak hari ini merupakan investasi bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia emas menuju 2045,” tegas Muhammad Furqon dalam sesi pemaparannya.
Inisiatif tersebut memperlihatkan bagaimana teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan anak sekaligus membangun sistem penanganan yang lebih terintegrasi.
3. UIA Bangun Kampus Inklusif melalui Filantropi Islam
Pada sesi ketiga, Siti Nuri Nurhaidah dari Universitas Islam As-Syafi’iyah (UIA) memaparkan gagasan bertajuk Dari Akses ke Keberhasilan: Model Kampus Inklusif Berbasis Filantropi Islam bagi Mahasiswa Kelompok Rentan di UIA.
Model yang telah berjalan selama 16 tahun tersebut memadukan bantuan pendidikan dari pemerintah melalui KIP Kuliah dengan pendanaan zakat melalui kemitraan bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bekasi dan Baznas Pusat.
Program ini juga didukung Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan mentor sebaya untuk memberikan pendampingan kepada mahasiswa yang membutuhkan dukungan khusus.
Pendekatan berlapis tersebut memastikan bantuan bagi mahasiswa prasejahtera dan penyandang disabilitas tidak berhenti pada tahap penerimaan mahasiswa. Dukungan juga diberikan selama proses akademik hingga mereka menyelesaikan pendidikan.
“Kami hantarkan mereka dari mulai tahapan mendaftar, mengikuti pekerjaan sampai mereka tumpas di dalam pengajaran. Dan ini menjadi bagian dari dakwah yang kami wujudkan melalui pendidikan,” ungkap Siti Nuri Nurhaidah.
Melalui model tersebut, UIA berupaya menunjukkan bahwa pendidikan tinggi inklusif membutuhkan dukungan pembiayaan, layanan pendampingan, serta lingkungan kampus yang ramah bagi seluruh mahasiswa.
4. Unnes Gunakan Media Komik untuk Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini
Selanjutnya, Guru Besar Universitas Negeri Semarang (Unnes), Tri Marhaeni Pudji Astuti, mempresentasikan praktik baik bertajuk Praktik Baik dan Implementasi Program untuk Gender Equality atau Kesetaraan Gender (SDG 5).
Tri Marhaeni menekankan bahwa upaya mewujudkan kesetaraan gender tidak boleh berhenti pada tataran wacana teoretis. Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui aksi nyata dan kebijakan yang berpihak pada perlindungan anak serta perempuan.
Salah satu pendekatan yang dikembangkan adalah penggunaan media komik berbasis kisah nyata di lapangan sebagai sarana edukasi untuk mencegah perkawinan usia anak.
Media komik tersebut telah terdaftar sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan diimplementasikan melalui kerja sama dengan karang taruna, perangkat desa, hingga dinas terkait di sejumlah wilayah di Jawa Tengah.
Pendekatan kreatif ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami persoalan pernikahan dini dan pentingnya kesetaraan gender melalui media komunikasi yang lebih mudah diterima.
“Gender sebenarnya tidak hanya berbicara ‘tentang’, tetapi juga berbicara ‘untuk’, yakni menghadirkan keberpihakan, empati, dan solusi nyata bagi kelompok rentan,” tutur Tri Marhaeni.
Pendidikan Inklusif Membutuhkan Kolaborasi dan Keberlanjutan
Berbagai praktik baik yang dipaparkan empat perguruan tinggi dalam KPPTI 2026 menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan tidak cukup hanya dilakukan dengan membuka kesempatan masuk ke perguruan tinggi.
Dukungan terhadap kelompok rentan perlu mencakup keberlanjutan pembiayaan, perlindungan anak, pendampingan mahasiswa penyandang disabilitas, serta penguatan kesetaraan gender.
Program PMPAP Unila, aplikasi Cekatan Poltera, model kampus inklusif UIA, dan edukasi kesetaraan gender Unnes memperlihatkan beragam pendekatan yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat.
Melalui kolaborasi antarlembaga dan penguatan program yang berkelanjutan, perguruan tinggi diharapkan mampu membangun ekosistem pendidikan yang semakin inklusif, humanis, dan berkeadilan.
Dengan demikian, akses pendidikan tinggi tidak hanya menjadi kesempatan bagi kelompok tertentu, tetapi juga menjadi jalan untuk memperluas mobilitas sosial dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
(nald)









