METROTIMES, JAKARTA – Reformasi birokrasi yang dijalankan instansi pemerintah harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tidak sekadar menjamin bahwa program-program tersebut terlaksana. Lebih dari itu, Presiden Joko Widodo pun menekankan pentingnya menciptakan birokrasi yang berorientasi hasil, tidak semata berorientasi pada prosedur, proses, dan rutinitas yang monoton.
Demikian disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo saat memberikan materi pada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX Tahun 2020 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas RI) secara online, di Jakarta, Selasa (28/04). “Reformasi birokrasi adalah pilar utama untuk menciptakan profile birokrasi yang diinginkan. Selama kurang lebih satu dasawarsa berjalan secara nasional, telah banyak kemajuan dan perbaikan yang dihasilkan,” jelasnya.
Kemajuan tersebut setidaknya terlihat dari adanya peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Nasional, kemudian hasil survei persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pemerintah dan sikap anti korupsi pemerintah, dan hasil survei kapasitas organisasi pemerintah, baik K/L, maupun pemerintah daerah (Pemda).
Namun demikian reformasi birokrasi masih dianggap oleh sebagian pihak sebagai proyek dan formalitas belaka, reformasi birokrasi yang masih dikerjakan secara fragmented dan silo tidak terintegrasi antara satu sektor dengan sektor lainnya, serta fungsi pengawasan yang kurang optimal. Oleh karena itu, pengelolaan reformasi birokrasi perlu terus diperbaiki secara simultan.
Disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional, saat ini Indonesia akan memasuki babak baru reformasi birokrasi, yaitu fase ketiga. Fase ketiga atau fase terakhir dari reformasi birokrasi ini diharapkan dapat menciptakan birokrasi berkelas dunia, yaitu birokrasi yang baik dan bersih (good and clean bureaucracy).
Dalam Roadmap Reformasi Birokrasi fase ketiga, pengelolaan reformasi birokrasi dirancang dengan mengutamakan empat asas utama yaitu fokus, prioritas, implementatif, dan kolaboratif. Disamping guna memastikan pengelolaan reformasi birokrasi dilakukan secara akuntabel dan terukur, pihaknya telah menetapkan tujuan dari reformasi birokrasi 2020-2024 yakni terciptanya pemerintah berkelas dunia yang baik dan bersih. Tujuan ini memiliki 4 indikator impact yaitu Ease of Doing Business, Corruption Perception Index, Government Effectiveness Index, dan Trust Barometer.
“Selain indikator yang bersifat global, ukuran keberhasilan reformasi birokrasi juga diukur dengan melibatkan perspektif masyarakat dan organ eksternal pemerintah, yaitu dengan menetapkan Indeks Persepsi Anti Korupsi, kemudian Indeks Pelayanan Publik, dan Opini BPK sebagai indikator sasaran setiap tahunnya,” katanya.
Menteri Tjahjo juga menyebutkan bahwa pihaknya juga meminta setiap instansi pemerintah untuk menetapkan quickwins. Quickwins dalam kerangka strategi pengelolaan reformasi birokrasi merupakan program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi oleh instansi pemerintah, dan tidak sekedar pemenuhan kewajiban. Quickwins juga harus menyasar langsung ke jantung permasalahan reformasi birokrasi, serta harus menyangkut dengan pelayanan kepada masyarakat/stakeholder penerima layanan.
Kemudian strategi terakhir yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi adalah dengan melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi setiap tahunnya kepada seluruh instansi pemerintah. Tujuan untuk assess (memetakan kemajuan) dan assist (memberikan bimbingan) atas pelaksanaan reformasi birokrasi oleh setiap instansi pemerintah.
“Evaluasi ini akan menjadi salah satu barometer yang akan mengukur kecepatan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut Menteri Tjahjo juga mengingatkan kepada para peserta menjaga Kesehatan, baik diri sendiri maupun keluarga. Semua elemen masyarakat harus berkontribusi untuk menghadang dan melawan penyebaran Covid-19 dengan cara meningkatkan imunitas diri, makan yang bergizi, sabar dan tenang, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, tetap di rumah, dan tetap produktif.
“Momentum bulan Ramadan adalah kesempatan yang sangat baik untuk mengendalikan diri, meningkatkan bantuan sosial, semangat gotong royong, dan kemandirian warga. Selain itu, saya juga mengingatkan untuk selalu mengikuti anjuran pemerintah yaitu bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah,” ungkapnya.
Program pendidikan di Lemhannas RI berfungsi untuk mempertajam dan meningkatkan kapasitas dan efektivitas kepemimpinan para peserta. Kepemimpinan yang dimaksud adalah pada tingkat strategis melalui kompetensi memformulasikan kebijakan nasional terkait, yang diperlukan secara fungsional melalui pembulatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan juga memberi penyegaran dan investasi untuk memperkaya kapasitas saat nanti peserta kembali setelah lulus pendidikan Lemhannas RI. (RED-MTN)
