Metro Times (Purworejo) Kabupaten Purworejo masih memiliki persoalan terkait gizi terutama dikalangan anak-anak bawah tiga tahun. Bagaimana tidak, sebanyak 4.418 anak di daerah ini masuk dalam daftar stunting dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.
Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) Kabupaten Purworejo, Ahmad Jainudin membenarkan hal itu. Saat ini Pemkab Purworejo dibantu pusat dan pemerintah provinsi sedang berupaya menekan angka tersebut.
“Sesuai data pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (E-PPGBM) per 8 Mei 2023, dari 23 ribu lebih anak yang ditimbang ada 4.418 orang terindikasi. Kita akan melakukan pembaruan data secara berkala,” kata Jainudin,Jumat (14/7/2023).
Dari kegiatan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan Kementerian kasus stunting Purworejo tercatat berada diangka 21,3 persen. Pihaknya menargetkan pada tahun 2024 menurun diangka 14 persen.
Menurut dia, saat ini pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten sedang bergerak bersama untuk menekan kasus stunting di Purworejo. Shareing anggaran pun dilakukan demi Purworejo bebas stunting.
“Kita sinergikan anggaran pusat provinis sampai kabupaten. Dana menyebar ke beberapa instansi seperti Dinsos, Dinkes, DPU juga hingga pemerintah desa emdes melalui dana desa,” kata Jainudin lagi.
Program penanganan stunting di daerah ini pun beragam dari kawal pengantin, ibu hamil hingga pemberian bantuan gizi untuk warga miskin hingga Jambanisasi. Dia berharap semua bersinergi untuk mewujudkan target 2024.
“Mudah-mudahan terwujud diangka 14 persen bahkan lebih rendah lagi,” imbuhnya.
Jainudin menambahkan, dalam penanganan stunting Dinsos tidak menyalurkan bantuan dana maupun pangan. Pihaknya hanya melaksanakan program fasilitasi seperti menerjunkan tim pendamping keluarga dan tim percepatan stunting. Untuk melaksanakan program tersebut pihaknya memperoleh jatah anggaran sekitar Rp1,5 miliar.
“Sekali lagi Dinsos tidak ada bantuan langsung untuk stunting. Di Dinkes justru ada bantuan pemberian tambahan pangan,” kata dia.
Untuk kasus stunting, lanjut Jainudin, pendampingan Dinsos tidak hanya terfokus pada anak tapi juga keluarga berisiko. Bahkan pendampingan Dinas dilakukan sejak pengantin.
“Di secara umum ada dua hal penyebab kasus stunting, yakni pola asuh dan kondisi ekonomi keluarga. Dua hal ini yang terus kita lakukan intervensi,” pungkasnya.(dnl)
