Wakil Bupati Maluku Barat Daya menyerahkan tugas kepada pengurus FKUB periode 2026–2031
Wakil Bupati Maluku Barat Daya menyerahkan tugas kepada pengurus baru FKUB untuk memperkuat kerukunan umat beragama.
- iklan atas berita -

Wakil Bupati MBD Serahkan Tugas kepada Pengurus Baru FKUB Periode 2026–2031

METROTIMES (Maluku Barat Daya) – Wakil Bupati Maluku Barat Daya (MBD) menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada pengurus baru Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Maluku Barat Daya periode 2026–2031. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya memperkuat toleransi, menjaga persatuan, serta meningkatkan upaya pencegahan konflik sosial keagamaan.

Wakil Bupati yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina FKUB MBD menyampaikan arahan tersebut dalam rapat bersama Dewan Pembina, pengurus FKUB, serta jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ia menjelaskan bahwa masa kepengurusan FKUB periode 2021–2026 telah berakhir. Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya kemudian menetapkan kepengurusan baru periode 2026–2031 melalui Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 200.1.4.3-72 Tahun 2026.

Pengurus FKUB MBD Periode 2026–2031 Resmi Menerima Tugas

Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati menjelaskan bahwa proses serah terima jabatan dari ketua FKUB sebelumnya kepada ketua yang baru belum dapat dilaksanakan secara langsung karena ketua lama sedang berada di luar wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Namun, setelah dilakukan koordinasi melalui telepon, Pemerintah Daerah mengambil langkah untuk menyerahkan seluruh tugas dan tanggung jawab FKUB kepada ketua bersama pengurus baru.

ads

Langkah tersebut dilakukan agar roda organisasi tetap berjalan dan kepengurusan FKUB periode 2026–2031 dapat segera melaksanakan tugas serta program kerjanya.

FKUB Diharapkan Menjadi Perekat Persatuan dan Kerukunan Antarumat Beragama

Wakil Bupati menegaskan bahwa FKUB memiliki peran strategis dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat Maluku Barat Daya yang memiliki keberagaman agama, budaya, adat istiadat, dan latar belakang sosial.

Menurutnya, keberagaman merupakan kekayaan sekaligus kekuatan sosial yang harus dirawat bersama, bukan menjadi sumber perpecahan.

“Kerukunan umat beragama bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, tetapi harus dibangun, dipelihara, dan diperkuat secara terus-menerus melalui komunikasi, dialog, toleransi, serta sikap saling menghormati,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar FKUB tidak hanya menjadi lembaga formal yang menjalankan kegiatan seremonial. FKUB harus hadir sebagai wadah dialog, ruang komunikasi, serta mitra strategis pemerintah daerah dalam mendeteksi dan mencegah potensi konflik sosial keagamaan.

Lima Arahan Wakil Bupati untuk Pengurus FKUB MBD

Dalam arahannya, Wakil Bupati menyampaikan lima hal penting yang perlu menjadi perhatian pengurus FKUB periode 2026–2031.

1. Memperkuat Persatuan dan Komunikasi Antarumat Beragama

FKUB diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai perekat persatuan dan kesatuan masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan melalui komunikasi antarumat beragama serta pengembangan sikap saling menghargai perbedaan.

2. Meningkatkan Deteksi Dini Potensi Konflik Keagamaan

Pengurus FKUB diminta meningkatkan kemampuan mendeteksi potensi konflik sosial dan keagamaan sejak dini. Dengan demikian, setiap persoalan dapat diidentifikasi dan ditangani sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

3. Memperkuat Koordinasi Lintas Sektor

FKUB perlu membangun sinergi dengan pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta aparat keamanan hingga tingkat kecamatan dan desa.

Koordinasi lintas sektor tersebut dinilai penting untuk menjaga komunikasi dan memperkuat upaya pemeliharaan kerukunan di tengah masyarakat.

4. Mengintensifkan Edukasi Moderasi Beragama dan Toleransi

Pengurus FKUB juga diharapkan meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai moderasi beragama serta nilai-nilai toleransi.

Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Kesbangpol, Kementerian Agama, TNI-Polri, dan berbagai unsur terkait lainnya.

5. Menjaga Kearifan Lokal dan Budaya Orang Basudara

Wakil Bupati menekankan pentingnya memperkuat nilai-nilai kearifan lokal dan budaya orang basudara sebagai fondasi kehidupan masyarakat Maluku Barat Daya yang aman, damai, dan harmonis.

Nilai kebersamaan tersebut diharapkan terus menjadi kekuatan dalam merawat persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat.

FKUB MBD Didorong Menyusun Program Kerja yang Terarah

Selain menyampaikan lima arahan tersebut, Wakil Bupati berharap rapat bersama pengurus FKUB dapat menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat pelaksanaan tugas organisasi.

Beberapa hal yang menjadi perhatian meliputi evaluasi pelaksanaan tugas FKUB sebelumnya, penyusunan program kerja yang terarah dan terukur, penguatan komunikasi lintas agama, serta penyusunan strategi pencegahan konflik sosial keagamaan.

Menurutnya, upaya menjaga kerukunan tidak dapat hanya dibebankan kepada FKUB. Seluruh elemen masyarakat perlu mengambil bagian dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif.

“Pemerintah Daerah tidak dapat bekerja sendiri. Kita membutuhkan dukungan seluruh tokoh agama dan elemen masyarakat untuk menjaga daerah agar tetap aman, damai, dan kondusif,” ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mendukung keberadaan FKUB sebagai mitra strategis pemerintah dalam memelihara kerukunan umat beragama.

Dengan kepengurusan baru periode 2026–2031, FKUB diharapkan semakin aktif memperkuat toleransi, membangun komunikasi antarumat beragama, dan mencegah potensi konflik demi menjaga persatuan masyarakat Maluku Barat Daya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Captcha verification failed!
Skor pengguna captcha gagal. silahkan hubungi kami!