MetroTimes (Surabaya) – Caleg DPRD Jawa Timur dari Partai Demokrat Dr. H. Rasiyo, M.Si, siap menjadi penantang untuk merebut suara masyarakat di Dapil keras DPRD I Jawa Timur yaitu Dapil 1 Kota Surabaya di Pemilu 2024.
Secara khusus Rasiyo mengaku telah menyiapkan strategi untuk bisa mendulang kemenangan menjadi wakil rakyat di DPRD Jawa Timur.
Caleg nomor urut 1 Dapil 1 Partai Demokrat untuk DPRD Jatim ini memiliki pengalaman karir yang cukup moncer.
Ia pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan pernah juga menjabat Sekdaprov Jatim.
Hal ini menjadi modal strategis untuk mendulang suara masyarakat.
Selain pernah menjadi Sekdaprov Jatim, dan Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Rasiyo juga pernah menjadi guru di SMPN 12 Surabaya dan juga di SMA PGRI Surabaya.
Rasiyo juga diketahui pernah mencalonkan diri sebagai Calon Wali Kota Surabaya.
Semua pengalaman karir Rasiyo ini sangat memungkinkan Rasiyo memiliki komunitas yang sangat kuat dan solid.
Sesuai pengalaman yang pernah dijalaninya Dr. H. Rasiyo, M.Si., menuturkan, Legislatif itu kebijakannya harus seiring sama dengan pemerintah. Jadi kalau saya nanti insyaallah diberi amanah di DPRD Jawa Timur, kebijakan saya itu harus selaras dengan pemerintah provinsi Jawa Timur.
Di Surabaya masih ada masyarakat kurang mampu, sehingga kebijakan dan program yang bisa mengungkit kesejahteraan harus terus didorong dan dikawal.
“Juga soal pendidikan. Saya masih ingin mengkritisi soal PPDB. Dimana menurut saya pemerintah ketika belum siap dalam hal pemetaan maka jangan pakai sistem zonasi,” tegasnya.
Pemerintah harus jeli memetakan jumlah lulusan SD, SMP di Surabaya. Dihubungkan dengan jumlah SMA. Pemerataan sekolah di SMA juga harus dipikirkan.
“Kalau per kecamatan belum semua punya SMA maka ya jangan bicara zonasi. Ketika syarat dan rujukkannya belum terpenuhi,” katanya.
Beberapa program yang ingin diperjuangkan pun telah disiapkan.
“Ada 3 hal yang harus dikedepankan yaitu, Pro Poor, Pro Job dan Pro environment.
Pro Poor yaitu : Berpihak pada orang-orang miskin. Bagaimana mensejahterakan orang-orang miskin, makanya sekarang ini kita data. Kalau di Jawa Timur sudah tertata, sejak saya dulu menjadi Sekda. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh Pemda, itu nanti yang disuport oleh legislatif,” terangnya.
Lanjut Rasiyo, Jadi harus seirama, misalkan yang Pro Job yaitu dalam rangka berpihak kepada orang-orang yang belum bekerja, supaya sejahtera. Pekerjaan ini bisa diciptakan bersamaan dengan kebijakan di bidang pendidikan. Di SMA SMK tanggung jawabnya ada di Provinsi. Dalam rangka wajib belajar, misalkan tidak 9 tahun tetapi 12 tahun, maka upaya yang kita bangun bersama, agar masyarakat ini lulus setingkat SMA SMK.
“Pendidik di Jawa Timur ini saya kira sudah luar biasa, misalkan pelatihan ketrampilan, pendidikan ketrampilan tidak SMK saja tapi juga SMA. Sehingga nanti dia lulus di tingkat SLTA, dia tidak melanjutkan sekolah, itu bisa bekerja. Itu yang Pro Job,” tandasnya.
“Sedangkan Pro environment lingkungan, mencipta lingkungan yang sehat, dimana kondisi masyarakatnya sehat, sejahtera, dapat pekerjaan dan itu juga tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di bidang kesehatan memberikan pelayanan kesehatan sebaik-baiknya. Makanya ada kebijakan masuk BPJS, Kartu Indonesia Sehat dan sebagainya. Sehingga nanti saya berfungsi untuk mengontrol kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur pemerintah daerah, dan nanti saya melengkapi kekurangan-kekurangan apa yang ada di pemerintah daerah,” jelasnya.
Rasiyo memberikan contoh, kesejahteraan yang terkait juga dengan pendidikan. Pendidikkan sekarang ini juga memerlukan perhatian secara sungguh-sungguh dengan penerimaan murid baru, yang sistem zonasi ini perlu ditata kembali. Sistemnya baik tetapi pemetaan lembaga itu juga harus dilakukan secara kongkrit dan detail. Misalnya, kewenangan SD SMP itu ada di pemerintah Kabupaten / Kota. Pemerintah Kabupaten / Kota harus diberikan penjelasan bagaimana sebenarnya sebelum zonasi itu diimplementasikan mestinya ada pemetaan. Jumlah lembaga SD SMP Negeri dan Swasta itu didata dengan baik. Kemudian meletakkan lembaganya harus diperhatikan sungguh-sungguh. Jadi kalau di zonasi itu belum ada sekolah SMP, maka anak yang berada di zonasi itu tidak bisa sekolah di SMP karena pemetaannya tidak pas. Ketika kebijakan zonasi dilakukan, pemetaan belum dilaksanakan sehingga sekarang kesannya amburadul.
Rasiyo berharap, pandangan wali murid yang harus menyekolahkan anaknya di negeri itu lah yang harus dihapus. Sekarang anak harus sekolah di negeri padahal tidak seperti itu, ketrampilan hidup itu tergantung dirinya, contohnya saya, saya ini bukan SMA Negeri bukan STM Negeri, saya ini sekolah di Swasta. Kenapa saya bisa berhasil menjadi Kepala Dinas Pendidikan provinsi, bukan karena sekolahnya tapi karena dirinya sendiri. Itulah yang dikembangkan life skill ketrampilan dirinya.
“Meningkatkan ilmu pengetahuannya sendiri, belajar mandiri, kemudian mencermati lingkungan yang ada, sehingga dengan pengalaman-pengalaman itu orang itu bisa mandiri. Contoh lain Pak De Karwo tidak di negeri, dia bisa menjadi Gubernur. Dia juga pintar di perbankan padahal bukan sekolah perbankan. Saya ini STM Siang swasta tapi saya bisa jadi Sekda, bisa menjadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Itulah yang perlu ditanamkan kepada pola pikir wali murid,” ujarnya.
Menurut Rasiyo, Permasalahan biaya sekolah swasta mahal, inilah tugas daripada pemerintah nanti, memberikan bantuan dalam bentuk operasional sekolah, sehingga mengurangi beban biaya yang ditanggung wali murid. Sehingga wali murid akan sekolahkan anaknya di Petra itu sudah biasa. Sekarang sekolah-sekolah yang kualitasnya bagus di swasta umumnya dan hanya orang-orang tua yang berduit yang bisa. Itu yang harus dikurangi, dibantu oleh pemerintah. Bantunya itu bisa bantu lembaganya, bisa bantu anaknya. Itu nanti kita berikan alternatif disitu, kebijakan apa yang akan dilakukan.
Permasalahan bangsa itu banyak dan rumit. Kalau sudah menyangkut taraf hidup orang, masalah itu semakin rumit. Orang itu pada umumnya ingin enaknya saja, sekolah negeri ora bayar. Wali murid harus diberikan pemahaman, tanggung jawab pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama. Artinya bersama itu antara pemerintahnya, wali murid itu sendiri dan masyarakat. Kalau itu yang dilakukan enak, sekolah tidak harus di negeri. Sekarang wali murid itu memaksakan sekolah di negeri. Sekolahnya sendiri terbatas bangunannya pemetaannya tidak letakkan dengan baik, sehingga timbul masalah yang terjadi pada saat ini.
Begitu juga soal kemiskinan, Rasiyo mengaku bahwa hal ini juga menjadi fokus yang ingin ia perjuangkan untuk dientaskan.
Ia optimistis bahwa banyak program dan kebijakan strategis yang bisa ia kawal ketika duduk di DPRD Jawa Timur.
Ia pun berkomitmen bahwa jika nanti ia berhasil duduk di DPRD Jatim maka ia tidak akan meninggalkan kegiatan bersapa dengan rakyat. Sebab banyak masyarakat yang cenderung kapok dengan legislator yang hanya dekat saat masa kampanye.
“Saya justru berkomitmen untuk aktif melakukan jaring aspirasi ke rakyat. Sehingga saya tahu apa yang perlu dikomunikasikan diselesaikan dan dikawal agar apa yang dibutuhkan masyarakat bisa terpenuhi,” imbuhnya.
(nald)
