METRO TIMES [ Ambon ] Rapat Forum OPD Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2023 berlangnsung di Hotel Marina, Ambon, Rabu (15/3/2023) dan di buka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Maluku, Deny Lilipory.
Rapat ini merupakan tahapan penting dan strategis dalam proses perencanaan dan sinkronisasi program pembangunan di bidang pengelolaan perbatasan di Provinsi Maluku.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Maluku yang dibacakan Lilipory menyampaikan, percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T merupakan komitmen pemerintah pusat saat ini yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI.
“Daerah 3T adalah wajah depan Indonesia yang harus diperbaiki dan didorong kemajuannya, sebagai perwujudan bahwa negara sejatinya hadir dan melindungi segenap warga,” kata Gubernur Murad Ismail dalam sambutan tertulisnya.
Menurutnya, sesuai Perpres No.33 tahun 2015 tentang rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di Provinsi Maluku menetapkan kawasan perbatasan di Provinsi Maluku meliputi kecamatan – kecamatan perbatasan di kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya.
“Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan No. 3 tahun 2020 tentang rencana strategis sekretariat tetap Badan Pengelola Perbatasan tahun 2020-2024 menetapkan, satu kabupaten sebagai pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) dan 28 kecamatan sebagai lokasi prioritas, pulau sebagai pulau – pulau kecil terluar (PPKT) yang masuk dalam program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun 2020-2024.
Terdapat enam indikator ketertinggalam yang menerangkan tentang daerah 3T yakni, perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, serta karakteristik daerah,” jelasnya.
Dikatakan, sehubungan dengan hal tersebut, maka sasaran pembangunan daerah 3T dititik beratkan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), sehingga diharapkan pada saatnya nanti daerah 3T dapat tumbuh dan berkembang sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Maluku, David Matayane di sela-sela kegiatan Rakor kepada wartawan mengatakan, ada 4 kabupaten yang masuk wilayah perbatasan di Maluku yakni, Kabupaten Kep. Aru, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kep.Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat daya.
“Melalui rapat ini ada beberapa isu strategis yang sangat mendasar yang ingin kita bahas dalam kondisi yang ada di wilayah perbatasan di Maluku yaitu, kemiskinan, konektivitas dan ketersediaan sarana prasarana.
Keempat kabupaten yang ada di wilayah perbatasan ini sangat terbatas dalam pemenuhan sarana prasarana, baik sarana prasarana dasar maupun sarana prasarana ekonomi dan keamanan.
Melalui Forum OTD kali ini kita akan berupaya untuk membuat suatu rekomendasi kepada pemerintah pusat supaya lebih memperhatikan provinsi Maluku,” jelas Matayane.
Menurutnya, masalah konektifitas adalah salah satu hal yang paling penting sepertii ketersediaan jaringan telekomunikasi, kelistrikan dan perhubungan.
Untuk itu dalam kesempatan ini juga dihadirkan pihak PLN maupun Telkom guna sama sama membahas persoalan konektifitas di wilayah perbatasan Maluku ke depan, ungkapnya.
