MetroTimes (Surabaya) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur berharap RAPBD Jatim 2021 dengan realitas persoalan yang sedang dan akan dihadapi Jatim, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung difokuskan untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
“Kami berharap pos belanja langsung nilainya bisa lebih besar sehingga bisa menjadi stimulus pemulihan ekonomi Jatim,” pinta Ketua DPRD Jatim, Kusnadi ditemui di ruang pimpinan DPRD Jatim, Selasa (29/9).
Mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berdasar hasil kajian Bank Dunia pada angka minus 5, sehingga harus menjadi perhatian kita bersama. oleh karena itu maka satu-satunya sumber-sumber untuk melakukan pemulihan ekonomi adalah dari pemerintah baik melalui APBN maupun APBD.
“Pemerintah harus turun tangan, untuk melakukan pembangunan ekonomi sehingga nanti pertumbuhan ekonomi minus boleh tapi kita harapkan setidak-tidaknya zero saja. Maka program-program pemerintah harus bisa menjadi stimulus ekonomi yang positif dan kongkret sehingga bisa menjadi motor penggerak ekonomi di indonesia pada umumnya dan Jatim pada khususnya,” ungkap ketua DPRD Jatim.
Bentuk program yang diharapkan, lanjut Kusnadi yakni program padat karya bukan padat modal seperti yang dirancang Gubernur Khofifah dalam RPJMD Jatim 2019-2024. Mengingat, saat ini masih kondisi pandemi sehingga harus mengahadapi dua persoalan besar yakni resesi ekonomi dan masalah kesehatan.
“Ini memang tantangan pemerintah yang tidak mudah, sebab program padat karya itu membutuhkan dana yang tak besar kisaran Rp50 juta – Rp100 juta. Namun dampaknya jumlah (volume) pekerjaannya nanti akan lebih banyak dan menyebar hingga ke desa-desa, serta melibatkan DPRD harus turun ya sulit juga kita,”ujarnya.
Ia juga mengingatkan, penanganan dampak pandemi Covid-19 harus dilakukan secara seimbang antara ekonomi dan kesehatan, karena kita tak bisa memilih salah satu sebab resikonya terlalu besar. “Saat ini kita menghadapi dua ancaman besar yaitu resesi ekonomi dan kesehatan sehingga kita juga membutuhkan energi yang lebih besar untuk mengatasinya secara bersama-sama. Kita perlu memulihkan ekonomi sekaligus mengusir pandemi dan menyembuhkan orang sakit,” tegasnya.
Kalau tahun 1998, bangsa Indonesia hanya menghadapi satu ancaman yaitu krisis moneter. Namun UMKM masih mampu bertahan sehingga pemerintah membuat program penguatan UMKM untuk membangkitkan ekonomi, dan berhasil bangkit. “Tapi kondisi saat ini UMKM juga tidak mampu bertahan karena dikhawatirkan menjadi kluster baru penyebaran covid-19. Jadi penyelesaiannya harus sama-sama, tidak boleh ekonomi didahulukan dan kesehatan diabaikan, jadi harus dilakukan bersama-sama,” paparnya.
Ia juga menambahkan, pada Tahun Anggaran 2021 mendatang juga diprediksi molor, karena di sisa waktu tahun 2020 rasanya sulit jika RAPBD Jatim 2021 bisa disahkan bertepatan pada 10 November 2020 akibat pendeknya waktu yang ada. “Bulan September tinggal beberapa hari, namun dokumen KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Tahun Anggaran 2021 belum diserahkan Gubernur Jatim ke DPRD Jatim. Akibatnya dalam Rapat Bamnus, kita juga belum bisa menjadwalkan pembahasan KUA-PPAS, kapan akan dimulai,” ujarnya.
Menurut politisi asal PDI Perjuangan, sebelum membahas RAPBD Jatim, sesuai aturan harus dimulai dengan pembahasan KUA-PPAS terlebih dulu. “Saya rasa berat jika APBD Jatim 2021 bisa disahkan pada 10 November mendatang karena pembahasan KUA-PPAS, kemudian dilanjut pembahasan RAPBD itu tak mungkin hanya dibahas dalam waktu 4 minggu atau kurang dari itu,”paparnya.
Ia mengaku tidak mengetahui alasan pasti keterlambatan Gubernur Jatim menyerahkan dokumen KUA-PPAS tahun anggaran 2021 karena hingga saat ini belum ada penjelasan yang diberikan oleh pihak eksekutif. “DPRD Jatim sudah meminta, namun jawaban yang kami terima adalah KUA-PPAS tahun 2021 belum selesai disusun. Kita juga tidak memaksa, terserah saja sebab DPRD Jatim hanya membahas jika dokumen sudah sampai di DPRD Jatim,” beber pria asli dapil Sidoarjo ini.
Kendati demikian, pihaknya akan berupaya keras agar RAPBD Jatim tahun anggaran 2021 bisa disahkan paling molor pada Desember 2020. “Tujuannya, supaya Pemprov Jatim bisa mendapatkan reward dari pemerintah pusat karena mampu menyelesaikan APBD Jatim tepat waktu,” harapnya. (nald)
