Metro Times (Jakarta)-BPJS Kesehatan peringati HUT ke-58, Selasa (15/7/2026). Di usia yang menginjak 58 tahun, BPJS Kesehatan tegaskan komitmen jaga keberlanjutan Program JKN bagi 285 juta peserta melalui kolaborasi dan transformasi layanan.
Perjalanan jaminan kesehatan dimulai sejak 15 Juli 1968 lewat BPDPK. Kemudian bertransformasi menjadi Perum Husada Bakti, PT Askes (Persero), hingga resmi jadi BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014 yang kelola Program JKN.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyebut perjalanan panjang ini bukti pentingnya kolaborasi semua pihak.
“Selama 58 tahun, jaminan kesehatan beradaptasi dengan zaman dan kebutuhan masyarakat. Ini mengantarkan kita pada JKN yang kini memasuki tahun ke-13. Terima kasih Presiden Prabowo yang dukung keberlanjutan JKN. Dengan kolaborasi kuat, kami optimis JKN cetak generasi sehat untuk Indonesia Emas 2045,” kata Pujo dalam Sarasehan HUT ke-58 di Kantor Pusat BPJS Kesehatan.
Pujo ungkap keberlanjutan JKN jadi fokus utama. BPJS Kesehatan harus jaga keseimbangan antara kualitas layanan, perluasan kepesertaan, dan kesehatan finansial program.
“Rasio klaim JKN sudah 108 persen. Ini tunjukkan tantangan pembiayaan makin besar. Asuransi swasta mungkin repricing jika klaim 95% untuk jaga bisnis. Kami harap ada dukungan kebijakan lewat regulasi baru agar JKN berkelanjutan dan manfaatnya dirasakan jangka panjang,” jelas Pujo.
Untuk itu, BPJS Kesehatan susun strategi: tingkatkan kepesertaan, kuatkan pendanaan, dan transformasi layanan. Salah satunya integrasi kepesertaan JKN dengan layanan publik, serta kembangkan layanan non tatap muka berbasis digital agar akses makin mudah.
Kepala Staf Kepresidenan RI Dudung Abdurachman apresiasi peran BPJS Kesehatan dalam sistem perlindungan sosial nasional. JKN disebut sebagai pilar utama yang sejalan dengan visi kesehatan nasional dan Asta Cita Presiden.
“Kami apresiasi 4 program kolaboratif: P-Care MBG untuk pantau kesehatan siswa dan petugas SPPG, pemeriksaan kesehatan di 3 Sekolah Rakyat, Desa Sehat JKN bersama Koperasi Desa Merah Putih sebagai agen fasilitator, serta JKN 3T lewat kerja sama kapal bantu RS TNI AL dan pengiriman nakes ke daerah 3T,” kata Dudung.
Meski begitu, Dudung ingatkan tantangan masih ada: keberlanjutan pendanaan, kepatuhan peserta, dan sinergi dengan faskes. Diperlukan komitmen kuat pemerintah, BPJS Kesehatan, faskes, dan masyarakat.
Di puncak HUT ke-58, BPJS Kesehatan raih Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 untuk Fungsi Pengadaan dan Investasi. Sekaligus Sertifikasi Sistem Manajemen Kepatuhan ISO 37301.
Sertifikasi ini jadi komitmen BPJS Kesehatan perkuat budaya integritas dan kepatuhan organisasi. (dnl)
