Metro Times (Magelang) Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap kesehatan masyarakat semakin mengkhawatirkan. Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan tidak lagi sekadar menjadi ancaman, tetapi telah menyebabkan ratusan ribu warga mengalami gangguan pernapasan.
Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 283.270 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di 63 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak selama periode 18 Agustus hingga 13 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 63.700 kasus terjadi pada anak berusia di bawah lima tahun atau balita. Bahkan, pada 13 Oktober saja, tercatat 3.897 kasus baru dalam satu hari.
Anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina, menilai data tersebut menunjukkan bahwa dampak kesehatan karhutla telah menjadi krisis yang sedang berlangsung dan membutuhkan penanganan segera. Pemerintah pusat dan daerah harus mengubah pendekatan penanganan dari sekadar imbauan dan koordinasi menjadi respons darurat kesehatan yang terukur, terintegrasi, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.
“Kita tidak lagi bicara soal kemungkinan. Hampir 300 ribu warga sudah mengalami ISPA, dan puluhan ribu di antaranya adalah balita. Setiap hari ribuan kasus baru muncul. Keberhasilan penanganan harus diukur dari kemampuan menekan angka kasus, melindungi kelompok rentan, dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, bukan dari banyaknya rapat koordinasi,” ujar Vita kepada awak media di Magelang, Jumat (16 /10/2026).
Situasi tersebut diperburuk oleh kualitas udara yang terus memburuk di sejumlah wilayah terdampak. Kementerian Lingkungan Hidup melaporkan bahwa seluruh wilayah Kalimantan Tengah yang dipantau berada dalam kategori berbahaya berdasarkan parameter PM2.5, sedangkan mayoritas wilayah Kalimantan Barat berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Riau dan Jambi juga mencatat kualitas udara pada kategori sangat tidak sehat.
Pada pagi hari 15 Oktober 2026, konsentrasi PM2.5 di Palangka Raya dilaporkan mencapai 844,6 mikrogram per meter kubik (µg/m³). Sebaran asap juga meluas ke Sumatera Utara dan Aceh, bahkan mencapai Malaysia dan Singapura.
Menurut Vita, paparan partikulat halus PM2.5 sangat mengkhawatirkan karena dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Anak-anak, balita, ibu hamil, lansia, serta masyarakat dengan penyakit paru-paru dan jantung harus mendapatkan perlindungan khusus.
Vita juga mengingatkan bahwa masyarakat tidak dapat terus bergantung pada datangnya hujan untuk mengakhiri krisis asap. BMKG memperkirakan awal musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia mengalami kemunduran dalam kondisi El Niño yang sangat kuat. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan langkah perlindungan kesehatan untuk beberapa pekan ke depan, dengan mempertimbangkan perkembangan cuaca dan kondisi di masing-masing wilayah.
“Kita tidak bisa menggantungkan harapan pada hujan. Selama kebakaran belum terkendali dan kualitas udara masih berbahaya, risiko kesehatan akan terus membayangi masyarakat. Pemerintah harus menyiapkan perlindungan yang berkelanjutan, bukan sekadar menunggu perubahan cuaca,” terangnya.
Vita mengapresiasi pengerahan 2.106 tenaga kesehatan dan distribusi 2,8 juta masker oleh pemerintah. Namun, ia menegaskan bahwa langkah tersebut harus diikuti dengan intervensi yang lebih terarah dan sebanding dengan besarnya dampak kesehatan yang terjadi.
Untuk itu, Vita mendesak pemerintah segera mengambil lima langkah konkret, yaitu ;
Pertama, memperkuat kesiapan fasilitas kesehatan dengan memastikan ketersediaan obat-obatan, oksigen, nebulizer, tenaga kesehatan, dan ruang perawatan anak berdasarkan tren kasus harian.
Kedua, menyediakan ruang udara bersih di puskesmas, sekolah, dan fasilitas publik, serta memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan.
Ketiga, menerapkan kebijakan belajar dan bekerja dari rumah serta pembatasan aktivitas luar ruangan berdasarkan kondisi kualitas udara dan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).
Keempat, mengintegrasikan data titik panas, ISPU, arah angin, persebaran asap, dan kasus ISPA harian ke dalam sistem peringatan dini yang menjadi dasar tindakan cepat dan informasi publik.
Kelima, memastikan warga terdampak memperoleh pemeriksaan dan pengobatan tanpa hambatan administrasi, termasuk melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai ketentuan yang berlaku.
“Data jangan berhenti di dashboard. Ketika kualitas udara sudah menunjukkan kategori berbahaya, pemerintah harus segera mengeluarkan keputusan perlindungan dan memastikan masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan. Jangan sampai informasi risiko tersedia, tetapi tindakan di lapangan terlambat,” tegas Vita.
Lebih lanjut, Vita menekankan bahwa penanganan dampak kesehatan tidak dapat dipisahkan dari upaya pengendalian sumber pencemaran. Berdasarkan data BNPB, luas karhutla di enam provinsi prioritas telah mencapai sekitar 129.900 hektare hingga 12 Oktober 2026.
Besarnya luas kebakaran tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat pencegahan dan pemadaman sejak dini, pembasahan lahan gambut sesuai kondisi setempat, pengawasan di wilayah rawan, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran. Koordinasi lintas sektor harus diarahkan untuk menekan perluasan kebakaran sekaligus mengurangi paparan asap terhadap masyarakat.
Vita menegaskan bahwa Komisi IX DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kesiapan pemerintah dalam menangani dampak kesehatan karhutla, termasuk ketersediaan tenaga kesehatan, obat-obatan, fasilitas pelayanan, dan akses pengobatan bagi warga terdampak.
“Karhutla terus berulang setiap tahun, dan masyarakat selalu menanggung dampaknya. Pemerintah harus memastikan bahwa kesiapan layanan kesehatan berjalan seiring dengan upaya pemadaman dan pencegahan kebakaran. Negara harus melindungi warganya sebelum mereka jatuh sakit, bukan baru bergerak setelah ratusan ribu orang terserang ISPA,” jelas Vita. (rif)
