Metro Times (Magelang)- Walikota Magelang Ir H Sigit Widyonindito MT menyayangkan aksi pematokan plang di kompleks kantor Pemkot Magelang oleh pihak Akademi TNI pada Jumat (3/6) lalu. Pihaknya berharap, persoalan aset tanah dan bangunan yang sebelumnya telah berkali-kali dikomunikasikan tersebut dapat diselesaikan dengan baik demi menjaga kondusivitas Kota Magelang.
Pernyataan tersebut disampaikan Sigit Widyonindito saat dikonfirmasi sejumlah wartawan usai menghadiri Upacara Penutupan Pendidikan dan Wisuda Sarjana Taruna Akmil di Lapangan Pancasila Akmil Magelang, Senin (06/07/2020).
“Sejak kemarin kita sayangkan lah. Kita sama-sama instansi pemerintah, melayani masyarakat dengan baik,” ungkapnya.
Menurutnya, sengketa aset tanah dan bangunan yang kini ditempati Pemkot dan DPRD Magelang tersebut sudah kerap dirundingkan bersama. Bahkan, dalam pertemuan yang dipimpin Sekjend Kemendagri sudah pernah ada kesepakatan yang intinya saling menghibahkan tanah.
“Kan sudah ada komunikasi, ada berita acara kesepakatan, tanah pengganti ya sama-sama sudah ditinjau. Notulen sudah ditandatangani, tapi mentah lagi,” jelasnya.
Sigit menegaskan bahwa untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pihaknya masih terus berkomunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Gubernur Jawa Tengah dan Mendagri, khususnya mengenai pembiayaan.
“Skrg kita sedang komunikasi koordinasi lapor Pak Gubernur, Mendagri mengenai pembiayaan itu. Karena Pemda tidak mampu lah,” tegasnya.
Lebih lanjut Sigit menyatakan bahwa penempatan Walikota bersama jajarannya di aset milik Akademi TNI tersebut memiliki sejarah yang jelas. Penggunaan aset sejak tahun 1985 oleh Pemkot saat itu atas dasar perintah Mendagri.
“Kalau lihat dokumen, walikota diperintah oleh Mendagri, dapat penyerahan dari Menhamkan Jenderal Susilo Sudarman pada Pak Parjo Rustam. Kita induknya ke Mendagri. Karena itu kita sekarang mohon arahan karena keterbatasan dan sebagianya,” ungkapnya.
Terkait permintaan Akademi TNI agar Pemkot bersama OPD-OPD pindah, Sigit menyebut belum ada tempat pengganti yang memadai saat ini. Karena itu, pihaknya meminta agar Akademi TNI dapat menyelesaikan persolan ini dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dan daerah.
“OPD kita sekian banyaknya. Jangan latah menyampaikan pindah, dilihat di lapangan. Cari solusi yang terbaik. Malu dilihat rakyat, apalagi bangsa Indonesia sedang diuji memerangi Covid. Rakyat sehat dulu, agar ekonomi bergerak,” jelasnya.
Terlebih, lanjutnya, pada tahun ini Pemkot magelang melangsungkan Pilkada. Suasana sejuk dan kondusif kondusif harus dijaga agar demokrasi berjalan dengan baik.
“Kalau disuruh pindah tidak memungkinkan karena tidak ada tempat yang memadai. Termasuk kantor Dewan. Mari selesaikan dengan kepala dingin, pikiran yang jernih lah,” tandasnya. (Dnl)
