Metro Times (PURWOREJO) Bupati Purworejo, Yuli Hastuti melantik Suranto, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai Sekretaris Daerah yang selama ini dijabat oleh pelaksana tugas.
Pelantikan itu dilaksanakan di Gedung Arahiwang Setda Purworejo, Rabu (28/1/2026). Selain sekretaris daerah pada kegiatan itu bupati sekaligus melantik sejumlah pejabat struktural yang tersebar di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).
Ditemui usai pelantikan, Suranto mengatakan setelah resmi menjabat Sekda dirinya akan segera berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah untuk membangun bersinergi dalam mewujudkan visi misi kepala daerah yakni mewujudkan Purworejo Berseri
Ia pun mengajak seluruh Kepala Bagian, Asisten Setda, Kepala Badan, Kepala OPD hingga camat sama-sama bekerja sesuai tugas serta kewenangan masing-masing untuk mewujudkan visi misi bupati dan wakil bupati.
“Semua harus bersatu, bergerak bersama mewujudkan program-program “Pitulungan” yang sudah dicanangkan bupati dan wakil bupati. Ini semua demi pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Menurutnya, hal-hal yang sudah baik dan berjalan harus dilanjutkan sedangkan yang kurang bagus harus segera dilakukan perbaikan sebagai kontribusi nyata dalam membangun Purworejo. Dibawah komandonya, seluruh OPD harus bekerja maksimal membantu bupati dan wakil dalam mengejawantahkan visi misi serta program kerja lima tahun kedepan.
Ia menekankan bahwa acuan kerja perangkat daerah sudah sangat jelas yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dua dokumen itu menjadi dasar landasan untuk pembangunan Purworejo lima tahun kedepan.
“Program-program yang tertuang dalam RKPD itu adalah prioritas bupati yakni mewujudkan Pitulungan dalam rangka mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Purworejo di berbagai sektor, dari pertanian, perdagangan dan investasi, kesehatan hingga pendidikan,” ucap Ranto lagi.
Ia menambahkan bahwa Purworejo saat ini masih memiliki pekerjaan rumah yang harus terus dikawal yakni pengentasan kemiskinan. Program ini membutuhkan peran maksimal dari seluruh pemangku kepentingan.
“Ini masih menjadi PR kita apalagi pengentasan kemiskinan juga menjadi salah satu prioritas nasional. Kita harus serius, seluruh pemangku kepentingan harus bersinergi,” demikian katanya.(toyib)
