Metrotimes. Canberra, 10 Februari 2020 — Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto bertemu dengan Minister for Trade, Tourism and Investment Simon Birmingham dan Minister for Agriculture, Drought and Emergence Management / Deputy Leader of the National Party David Littleproud membicarakan deliverable dari IACEPA pada hari pertama kegiatan kunjungan (9/2/2020).
Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) diharapkan meningkatkan kerjasama ekonomi kedua negara untuk menjadi ‘economic powerhouse’ di wilayah Asia Pasifik. Disamping itu, kerjasama ini memberikan akses pasar lebih luas bagi kedua negara untuk menjadi bagian dari ‘global value chain’. Dalam hal ini, posisi Indonesia yang strategis meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi dari negara lain. Indonesia dapat menjadi hubungan produksi dengan pasokan dari Australia untuk diekspor ke wilayah lain, seperti Timur Tengah.
Di samping itu, sektor yang juga didorong dalam kerjasama ini adalah pariwisata dan pendidikan tinggi serta vokasi. Indonesia tengah mengembangkan pusat-pusat wisata di luar Bali (10 New Bali). Wilayah yang menjadi peluang bagi Australia adalah Labuan Bajo dan Mandalika yang akan menyelenggarakan Moto GP 2021. “Turis Australia kan banyak yang ke Bali. Nah kita minta pengusaha Australia untuk mengembangkan kedua wilayah tersebut supaya turis-turis dari sini ngga hanya ke Bali, tapi juga ke Mandalika dan Labuan Bajo,” ujar Bahlil.
Untuk bidang pendidikan, Australia telah memiliki banyak lembaga pendidikan kelas dunia khususnya dalam industri pariwisata dan perawatan kesehatan. Hal ini bisa dikerjasamakan dengan Indonesia untuk membangun pusat-pusat wisata 10 New Bali. Dengan adanya lembaga pendidikan tinggi/vokasi yang terstandarisasi dari Australia, tenaga kerja Indonesia pun diharapkan bisa mendapat sertifikasi siap kerja di dunia internasional.
Disamping itu, Simon Birmingham juga menyampaikan bahwa ada pengusaha Australia yang berminat untuk ikut mengembangkan IKN, khususnya di lbidang infrastruktur pendukung dan disambut hangat oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah membutuhkan investasi mencapai Rp 446 triliun dengan target konstruksi dimulai pada tahun ini.
“Kita punya Omnibus Law yang bisa mempercepat proses investasi. Ini yang kami tawarkan kepada mereka. Melalui Omnibus Law, segala perizinan terkait investasi dan insentif fiskal akan dikeluarkan oleh BKPM,” pungkas Bahlil.
Kepala BKPM mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke Canberra, Australia, tanggal 9-10 Februari 2020. Presiden melakukan dua kegiatan utama, yaitu kunjungan kenegaraan dan menghadiri Annual Leaders Meeting (ALM) yang terakhir dilaksanakan di Bogor pada 31 Agustus 2018 silam.
Dalam kurun waktu 2015-2019, Australia baru berinvestasi sebanyak USD 1,8 miliar yang berada di peringkat 12 asal negara investor di Indonesia. Sektor yang mendominasi adalah Pertambangan (44,7%), Industri Logam tidak termasuk permesinan dan peralatan industri (11,3%) serta Perkebunan dan Peternakan (9,4%). Sementara, lokasi investasi Australia terfokus di Kalimantan (23,5%) dan Sumatera (23,1%). (***)
Sumber : HUMAS BKPM RI (Leidy)
Editor : Frances
