
Kemdiktisaintek Dorong Transformasi Digital Perguruan Tinggi Hadapi Era AI
METROTIMES (Surabaya) – Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) mendorong perguruan tinggi untuk mempercepat transformasi digital. Namun, penerapan teknologi tersebut tidak cukup hanya dengan menyediakan infrastruktur digital. Kampus juga perlu membangun tata kelola data yang terintegrasi, memperkuat kesiapan sumber daya manusia, serta memastikan pemanfaatan AI berjalan sesuai prinsip etika akademik.
Berbagai tantangan dan praktik baik transformasi digital perguruan tinggi tersebut dibahas dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026. Pembahasan berlangsung dalam klaster bertajuk “Transformasi Pembelajaran, Digitalisasi, dan Relevansi Lulusan: Kematangan Digital, Tata Kelola Data, dan Etika AI” di Aula Candradimuka, Gedung Nano, Kampus MERR-C Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya, Kamis (12/11/2026).
Sesi diskusi menghadirkan empat narasumber dari institusi dan latar belakang keilmuan berbeda. Mereka adalah Dosen Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, Troy SKom MM MT; Ketua Pusat Satu Data dan Kecerdasan Digital (PUSAKA) UNAIR, Prof. Dr. Unggul Heriqbaldi SE MSi MAppEc; Dosen Universitas Multi Data Palembang (UMDP), Dr. Yulistia SKom MTI; serta Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (UI), Prof. Dr. Eng. Wisnu Jatmiko ST MKOM.
Diskusi tersebut mengulas bagaimana perguruan tinggi dapat membangun ekosistem digital yang matang, mulai dari menjaga orisinalitas karya akademik dan seni hingga mengembangkan inovasi AI yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Etika AI dan Orisinalitas Karya di Perguruan Tinggi
Dosen Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, Troy, menyoroti pentingnya penyusunan regulasi penggunaan AI berdasarkan analisis kebutuhan dan kesiapan masing-masing institusi.
Berdasarkan survei internal terhadap mahasiswa dan koordinator program studi di ISI Yogyakarta, mayoritas mahasiswa telah memanfaatkan AI untuk mencari referensi ide dan memperbaiki tata bahasa. Meski demikian, mahasiswa tetap memiliki kesadaran kritis terhadap risiko berkurangnya orisinalitas karya akibat penggunaan teknologi tersebut.
“Kesenian lahir dari rasa dan pengalaman manusiawi, bukan kalkulasi algoritma. Dalam karya seni ada perlawanan bahan (material resistance) dan proses kreatif yang tidak akan pernah bisa digantikan mesin. Karena itu, aturan AI di kampus seni harus berangkat dari pemetaan kebutuhan nyata agar etika dan orisinalitas cipta tetap terjaga,” tegas Troy.
Menurutnya, pemanfaatan AI di lingkungan pendidikan seni perlu mempertimbangkan karakteristik proses kreatif. Dengan demikian, teknologi dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu tanpa menghilangkan nilai orisinalitas dan pengalaman manusia dalam menghasilkan karya.
Tata Kelola Data Menjadi Fondasi Transformasi Digital Kampus
Sementara itu, Ketua Pusat Satu Data dan Kecerdasan Digital (PUSAKA) UNAIR, Prof. Dr. Unggul Heriqbaldi, menjelaskan praktik penguatan tata kelola data yang telah dilakukan Universitas Airlangga.
Melalui pembenahan tata kelola data terpadu sejak 2024, UNAIR berhasil menghilangkan duplikasi data antarunit kerja sekaligus membangun basis data yang valid. Fondasi tersebut menjadi salah satu modal penting dalam mendukung pengembangan aplikasi AI di lingkungan institusi.
Unggul menegaskan bahwa kematangan dan standardisasi data merupakan prasyarat penting sebelum perguruan tinggi mengembangkan produk berbasis kecerdasan buatan.
“Jika manusia saja masih bingung dengan definisi dan validitas datanya, bagaimana mungkin kita melatih AI dengan benar? Transformasi digital harus dimulai dari satu data yang terstandar dan terintegrasi agar mampu menopang pengambilan keputusan strategis sekaligus inovasi pembelajaran,” ujar Unggul.
Pengalaman UNAIR tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan adopsi teknologi baru. Perguruan tinggi juga perlu memastikan data yang digunakan memiliki definisi, standar, dan validitas yang jelas agar dapat mendukung pengambilan keputusan serta pengembangan inovasi secara tepat.
Inovasi AI Harus Memberikan Dampak bagi Masyarakat
Dari perspektif perguruan tinggi di luar Pulau Jawa, Dosen Universitas Multi Data Palembang (UMDP), Dr. Yulistia, memaparkan strategi transformasi digital melalui tiga aspek utama, yaitu kesiapan sumber daya manusia (AI readiness), tata kelola yang bertanggung jawab (AI governance), dan dampak nyata bagi daerah (AI impact).
Di Sumatra Selatan, UMDP mengarahkan riset terapan dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan inovasi yang menjawab kebutuhan masyarakat. Sejumlah pengembangan yang disampaikan meliputi sistem deteksi titik panas kebakaran hutan dan lahan berbasis data satelit, aplikasi pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM bernama Wongkito Halal, serta program literasi AI bagi 850 guru SD dan SMP.
Yulistia menilai transformasi AI di perguruan tinggi harus berjalan secara inklusif dan bertanggung jawab. Inovasi yang dikembangkan kampus diharapkan tidak hanya dimanfaatkan oleh kalangan internal, tetapi juga mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
“Transformasi AI di perguruan tinggi harus inklusif dan bertanggung jawab. Inovasi teknologi yang dikembangkan kampus tidak boleh hanya dinikmati kalangan internal, tetapi harus hadir memberi solusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” ungkap Yulistia.
Paparan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan transformasi digital juga dapat dilihat dari manfaat teknologi yang dihasilkan. Riset dan inovasi kampus perlu diarahkan untuk menjawab persoalan konkret, termasuk kebakaran hutan dan lahan, penguatan UMKM, serta peningkatan literasi teknologi.
Kedaulatan Digital dan Kesiapan SDM Menghadapi Era AI
Melengkapi pembahasan, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (UI), Prof. Dr. Eng. Wisnu Jatmiko, menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur riset, kedaulatan digital, serta penerapan standar literasi minimum AI bagi seluruh sivitas akademika atau AI-ready people.
Wisnu juga menggarisbawahi perlunya pedoman penggunaan AI yang dibedakan sesuai kebutuhan dosen dan mahasiswa. Selain itu, perguruan tinggi perlu memperkuat peran gugus tugas institusi untuk memastikan pemanfaatan AI berlangsung secara bertanggung jawab.
“Seluruh sivitas akademika harus memiliki standar literasi minimum terkait AI. Di saat yang sama, kita wajib menjaga kedaulatan digital dan memastikan pemanfaatan AI tetap berada di bawah kendali manusia (human in the loop) sebagai alat bantu, bukan pengganti keputusan akademik,” tutur Wisnu.
Penekanan tersebut menunjukkan bahwa kesiapan menghadapi era AI tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang dimiliki kampus. Kemampuan sivitas akademika dalam memahami, mengendalikan, dan menggunakan AI secara tepat juga menjadi bagian penting dari kematangan digital perguruan tinggi.
Transformasi Digital Kampus Perlu Berjalan Secara Terintegrasi
Berbagai pandangan dalam diskusi KPPTI 2026 memperlihatkan bahwa transformasi digital perguruan tinggi membutuhkan pendekatan menyeluruh. Penguatan tata kelola data, perlindungan etika akademik, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur riset, dan kedaulatan digital perlu berjalan secara beriringan.
Pemanfaatan AI juga perlu diarahkan untuk mendukung proses pembelajaran, pengembangan riset, serta penyelesaian persoalan masyarakat. Dengan fondasi digital yang kuat dan tata kelola yang bertanggung jawab, perguruan tinggi diharapkan mampu menghadapi perkembangan teknologi sekaligus menjaga kualitas pendidikan dan relevansi lulusan.
(nald)









