Metro Times (Purworejo) Tudingan terkait Kepala Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo, Budi Wibowo, menjadi backing dan menerima upeti atas aktivitas tambang yang diberitakan oleh sebuah media online di Purworejo berakhir damai. Perwakilan pihak media online tersebut akhirnya datang dan meminta maaf secara langsung kepada Kasatpol PP.
Polemik bermula saat salah satu media online menerbitkan berita dengan judul “Maraknya Tambang Emas di Purworejo Diduga Dapat Restu Kasatpol PP dan Damkar Purworejo”. Setelah berita tersebut menyebar, Kasatpol PP yang merasa tidak tahu menahu soal tambang emas berencana akan mengadu ke Dewan Pers terkait pemberitaan tersebut.
Budi Wibowo saat dihubungi melalui saluran telepon menyampaikan jika pembina dari media online yang memberitakan terkait tambang emas tersebut sudah datang ke kantor Satpol PP Damkar Purworejo. Budi menyampaikan jika perwakilan dari media online tersebut telah meminta maaf. Perwakilan media online tersebut datang ke kantor Satpol PP pada Kamis (13/7) sore.
“Kemarin sore Kyai Merah ke kantor dan meminta maaf atas pemberitaan itu. Sudah selesai Mas, damai. Kyai Merah sebagai Pembina Suara KPK, sudah mewakili semua,” terang Budi Wibowo, Jumat (14/7).
Diberitakan sebelumnya, bahwa telah beredar pemberitaan di salah satu media online berjudul “Maraknya Tambang Emas di Purworejo Diduga Dapat Restu Kasatpol PP dan Damkar Purworejo”.
Dengan adanya pemberitaan tersebut, Kepala Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo, Budi Wibowo merasa tidak nyaman karena merasa tidak tahu menahu soal kegiatan penambangan emas tersebut. Budi Wibowo mengatakan jika dalam pemberitaan media online disebutkan jika dirinya menerima upeti jutaan rupiah setiap minggu dari adanya penambangan emas tersebut. Padahal, Budi menyampaikan jika dirinya sama sekali tidak pernah menerima upeti tersebut. “Salah satu media yang memberitakan tambang emas di Purworejo diduga mendapat restu dari Kasatpol PP Damkar Purworejo, dan disitu disebutkan nama saya, nama langsung, Budi Wibowo, sebagai Kepala Satpol PP Damkar, terima upeti jutaan rupiah per-minggu. Ya jadi tidak nyaman, karena memang tidak menerima sama sekali,” kata Budi saat ditemui di kantornya, Selasa (11/7) lalu.
Menurutnya, hal tersebut adalah berita bohong. Dirinya juga tidak pernah dimintai klarifikasi terkait pemberitaan tersebut. Budi mengatakan jika media atau jurnalis yang membuat berita tersebut sebelumnya juga belum pernah menghubunginya. “Belum ada (konfirmasi). Jelas itu adalah berita yang bohong karena mereka tidak pernah melakukan klarifikasi kepada saya, jadi berdasarkan informasi yang diterima oleh pihak lain, yang perlu kita pertanyakan juga benar atau tidaknya, makanya saya menggunakan hak jawab saya, untuk melakukan sanggahan atas informasi yang beredar melalui media online tersebut,” ungkap Budi.
Lebih lanjut, Budi menyampaikan jika kedepan pihaknya akan mengadu ke Dewan Pers karena dirinya maupun instansi Satpol PP merasa dirugikan dengan pemberitaan tersebut. Bahkan, Budi mengatakan jika kedepan bukan tidak mungkin dirinya akan membawa masalah ini ke ranah hukum. “Kami sampaikan kepada yang menulis berita tersebut untuk membuktikan apa yang telah mereka tulis, kami beri waktu 2×24 jam, apabila yang bersangkutan sampai dengan 2×24 jam tidak bisa membuktikan, mereka harus mohon maaf secara terbuka di media, minimal 3 media, itu tuntutan saya, mengklarifikasi atas hal tersebut, dan apabila hal ini tidak dilakukan saya akan menempuh jalur melalui dewan pers, kita akan sampaikan ke dewan pers untuk melakukan investigasi atas hal tersebut, kalau tidak terbukti kita proses ke ranah hukum,” papar Budi.
Upaya pengaduan ke Dewan Pers tersebut, kata Budi, merupakan pembelaan dirinya lantaran sangat tidak nyaman dan dirugikan atas pemberitaan yang menurutnya berat sebelah.
“Ini pembelaan diri saya lah, karena saya sebagai pribadi Budi Wibowo dan sebagai institusi Satpol PP merasa dirugikan atas berita tersebut, jadi saya ingin semua media yang memberitakan terkait dengan berita yang akan disampaikan ke masyarakat ini adalah merupakan berita yang sudah dikonfirmasikan ke kedua belah pihak, sehingga tidak berat sebelah,” pungkasnya. (dnl)
