Metro Times (Purworejo) Adanya beberapa warga yang berstatus orang dalam pemantauan (ODP) menolak bantuan sembako dari pemerintah, Wakil Bupati Hj Yuli Hastuti SH menyatakan, bantuan merupakan program pemerintah sebagai salah satu upaya untuk penanganan virus corona (covid-19). Bahwa kemudian ada yang menerima atau tidak adalah hak warga yang bersangkutan.
Mengingat alasan penolakan karena mampu secara ekonomi sehingga dapat mencukupi kebutuhan secara mandiri. “Tentunya ini harus kita hargai, bantuan sembako bisa dialihkan kepada yang lebih membutuhkan. Bahkan di masyarakat tidak menimbulkan kecemburuan sosial, karena yang merasa mampu mau menyadari,” tandas Yuli Hastuti saat dimintai keterangannya di sela-sela monitoring posko-posko siaga desa pencegahan covid-19 di wilayah Kecamatan Butuh pada Senin sore (27/4).
Dalam monitoring Wabup didampingi Wakil Ketua DPRD Kelik Susilo Ardani SE, anggota DPRD Rani Sumadyaningrum SFarm Apt, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (dinpermasdes) Agus Ari Setyadi SSos, Kasi Dinsosdukkbpppa Dra Dede Yemi Iswantini, Camat Butuh Iqbal Nugroho SIP, Humas Protokol, dan Forkopimcam.
Lebih lanjut Yuli Hastuti mengatakan, dalam menangani covid-19 Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan kepada ODP dan yang terdampak. Salah satunya bantuan berupa sembako yang secara teknisnya dilakukan Dinsosdukkbpppa.
“Saya minta warga yang tidak mau menerima bantuan sembako, agar terus diperhatikan kesehatannya untuk nantinya benar-benar dipastikan terbebas dari virus corona. Saya juga berharap warga ODP agar tetap mengisolasi mandiri di rumah,” tuturnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kelik Susilo Ardani mengatakan, warga yang menolak karena mampu secara finansial, sangat luar biasa. Artinya ini sebuah ketulusan pribadi yang harus diapresiasi. Juga bisa menjadikan edukasi bagi yang lain, ketika tercatat sebagai ODP masih menyempatkan berpikir untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Sikap seperti ini bisa dibudayakan.
Menurutnya, penyaluran bantuan ditingkat bawah sudah cukup bagus, yang terpenting tidak dibeda-bedakan. “Semakin kedepan saya optimis masing-masing desa memanfaatkan rembug desa yang melibatkan semua elemen yang ada sampai RT, sehingga segala bentuk bantuan akan tersalurkan dengan tepat. Jangan sampai, warga miskin tidak terkafer,” ujar Kelik.
Secara terpisah Camat Grabag Ahmad Zainudin SIP mengakui, ada salah satu warganya di Grabag yang menolak bantuan karena merasa mampu. Warga yang ODP ini mengucapkan terimaksih atas perhatian pemerintah, bahkan berpesan agar bantuannya bisa diberikan kepada yang lebih pantas menerima. Warga ini sudah dilakukan rapites tahap I dinyatakan negatif, sedangkan rapites tahap kedua masih menunggu jadwalnya.
“Saya salut karena orangnya sangat kooperatif, sebagai kepala keluarga juga disiplin dalam mengisolasi diri dengan keluarga maupun lingkungan. Termasuk di rumah juga memisahkan diri dari anak dan istri, dengan menempati ruangan terpisah. Kami bersama desa terus memantau perkembangan kesehatannya,” kata Zainudin.
Zainudin menambahkan, untuk Kecamatan Grabag selain memamtau yang ODP dan pemudik, juga memantau warga yang migran, yakni warga Grabag yang bekerja pulang pergi ke luar kabupaten seperti di kabupaten kebumen, wonosobo, magelang, kulonprogo, bantul, dan lainnya. Setiap hari dipantau, karena tingkat kerentanannya juga tinggi, yang melakukan aktifitas dari daerah merah.
Berdasar penelusuran data terkait bantuan, terdapat 3 warga yang menolak bantuan karena mampu secara ekonomi yakni Kecamatan Grabag dan Kecamatan Purworejo. Masing-masing merupakan ODP yang terus dilakukan pemantauan dari pemerintah. (dnl)
