METROTIMES (MALUKU BARAT DAYA ) Wakil Bupati Maluku Barat Daya (MBD) selaku Ketua Dewan Pembina Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menegaskan pentingnya memperkuat peran FKUB sebagai perekat persatuan dan penjaga kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Maluku Barat Daya.
Penegasan tersebut disampaikan dalam pengantar rapat bersama Dewan Pembina dan pengurus FKUB Kabupaten Maluku Barat Daya, serta jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati menyampaikan bahwa masa kepengurusan FKUB periode 2021–2026 telah berakhir dan secara resmi telah ditetapkan kepengurusan baru periode 2026–2031 melalui Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 200.1.4.3-72 Tahun 2026.
Ia menjelaskan, proses serah terima jabatan dari ketua FKUB lama kepada ketua yang baru belum dapat dilaksanakan karena ketua sebelumnya sedang berada di luar wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya.
Namun, setelah dilakukan koordinasi melalui telepon, Pemerintah Daerah mengambil langkah untuk menyerahkan seluruh tugas dan tanggung jawab FKUB kepada ketua bersama pengurus yang baru agar roda organisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Wakil Bupati menegaskan bahwa keberadaan FKUB memiliki arti strategis dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat MBD yang memiliki keberagaman agama, budaya, adat istiadat, dan latar belakang sosial.
Menurutnya, keberagaman merupakan kekayaan sekaligus kekuatan sosial yang harus dirawat bersama, bukan menjadi sumber perpecahan.
“Kerukunan umat beragama bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, tetapi harus dibangun, dipelihara, dan diperkuat secara terus-menerus melalui komunikasi, dialog, toleransi, serta sikap saling menghormati,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar FKUB tidak hanya menjadi lembaga formal yang menjalankan kegiatan seremonial, tetapi harus hadir sebagai wadah dialog, ruang komunikasi, serta mitra strategis pemerintah daerah dalam mendeteksi dan mencegah potensi konflik sosial keagamaan.
Dalam arahannya, terdapat lima hal penting yang menjadi perhatian pengurus FKUB periode 2026–2031.
Pertama, memperkuat peran FKUB sebagai perekat persatuan dan kesatuan masyarakat melalui komunikasi antarumat beragama serta membangun sikap saling menghargai perbedaan.
Kedua, meningkatkan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial dan keagamaan sehingga setiap persoalan dapat diidentifikasi serta ditangani sebelum berkembang menjadi konflik.
Ketiga, memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta aparat keamanan hingga tingkat kecamatan dan desa.
Keempat, meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai moderasi beragama serta nilai-nilai toleransi melalui kerja sama dengan Kesbangpol, Kementerian Agama, TNI-Polri, dan unsur terkait lainnya.
Kelima, memperkuat nilai-nilai kearifan lokal dan budaya orang basudara sebagai fondasi kehidupan masyarakat Maluku Barat Daya yang aman, damai, dan harmonis.
Wakil Bupati juga berharap rapat tersebut dapat menghasilkan langkah konkret, mulai dari evaluasi pelaksanaan tugas FKUB sebelumnya, penyusunan program kerja yang terarah dan terukur, penguatan komunikasi lintas agama, hingga penyusunan strategi pencegahan konflik sosial keagamaan.
Ia menegaskan bahwa menjaga kerukunan bukan hanya menjadi tanggung jawab FKUB, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
“Pemerintah Daerah tidak dapat bekerja sendiri. Kita membutuhkan dukungan seluruh tokoh agama dan elemen masyarakat untuk menjaga daerah agar tetap aman, damai, dan kondusif,” ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mendukung keberadaan FKUB sebagai mitra strategis pemerintah dalam memelihara kerukunan umat beragama.
Melalui kepengurusan baru periode 2026–2031, diharapkan FKUB semakin aktif menjalankan perannya dalam memperkuat toleransi, menjaga persaudaraan, serta mewujudkan Kabupaten Maluku Barat Daya seb
