METROTIMES ( Ambon ) Kasus kecelakaan tragis yang menimpa seorang siswi SMP di Kota Ambon tidak hanya menyisakan luka fisik mendalam, tetapi juga membuka pertanyaan serius soal empati dan tanggung jawab institusi militer.
Selama 41 hari menjalani perawatan intensif dengan kondisi luka berat dan serangkaian operasi besar, korban tak pernah sekalipun dikunjungi oleh Pangdam XVI/Pattimura saat itu, Putranto Gatot Sri Handoyo.
Ketiadaan kehadiran pejabat tertinggi TNI di wilayah tersebut menjadi sorotan tajam keluarga korban. Mereka menilai, sikap tersebut mencerminkan minimnya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami anak mereka.
“Sampai beliau selesai menjabat, tidak pernah datang melihat anak saya.
Hanya ada santunan Rp10 juta, tapi itu tidak sebanding dengan penderitaan anak kami,” ujar ibu korban, Mariska Muskitta, dengan nada kecewa.
Santunan yang diberikan dinilai bukan hanya kecil secara nominal, tetapi juga tidak mencerminkan tanggung jawab moral atas dampak besar yang dialami korban.
Ironisnya, ketidakhadiran Pangdam terjadi di tengah berbagai agenda resmi, termasuk acara pisah sambut jabatan yang digelar di Ambon pada 13 April 2026. Acara tersebut turut dihadiri oleh pejabat tinggi TNI, seperti Richard Taruli Horja Tampubolon.
Di tengah seremoni formal tersebut, keluarga korban justru mempertanyakan: apakah kasus yang menimpa anak mereka benar-benar menjadi perhatian serius institusi TNI?
Dari seluruh jajaran yang ada, hanya Raffles Manurung yang tercatat datang menjenguk korban pada 10 Maret 2026, beberapa hari setelah kejadian. Kehadiran tunggal ini semakin menegaskan kontras dengan absennya pimpinan tertinggi di wilayah tersebut.
Kasus ini kini tidak lagi sekadar soal kecelakaan,melainkan menyentuh isu yang lebih luas: akuntabilitas, empati pejabat publik, dan sejauh mana institusi negara hadir bagi warga yang terdampak.
Keluarga berharap ada penjelasan terbuka, bukan hanya bantuan simbolis, agar kepercayaan publik terhadap institusi tetap terjaga.( Tasya Patty )
