METRO TIMES ( Ambon ) Aksi Demostran, Massa Aksi Desak Peralihan Status Jalan di Ambalau Buru Selatan.
Infomalukunews,com. Ambon– Aliansi Pemuda Maluku Bergerak (PMB) Provinsi Maluku, menggelar aksi demostran di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku, Senin (11/08/2025).
Dalam aksi ini, mereka mendesak Anggota DPRD Maluku, dapil Buru dan Buru Selatan (Bursel) untuk mengalihkan status jalan lingkar, di Bursel terkhusus di kecamatan Ambalau, dari status jalan kabupaten ke Provinsi.
Pasalnya, hingga saat ini pembangunan ruas jalan lingkar Ambalau dari tahun 2010 hingga tahun 2025 ini, baru 10 kilometer yang diaspal. Sementara, sepanjang 7 kilometer hanya penuhi dengan krikil dan jalan dengan tanah sepanjang 6 kilometer lebih. dari total volume 24 Kilometer, meski sebagian Sumber daya alam sudah di gusur alamnya di keropos hingga luluh berantah, Namun, pekejaannya mangkrak.
Olehnya itu, mereka meminta perhatian serius dari pemerintah Provinsi untuk menjadikan jalan lingkar kecamatan Ambalau, agar dijadikan proyek prioritas BPJN Maluku.
“Kami meminta dengan tegas anggota DPRD Provinsi Maluku dapil Buru dan Buru Selatan, untuk proaktif dalam mengawal pembangunan jalan lingkar Ambalau agar dijadikan proyek pembangunan prioritas oleh BPJN,” tegas Baim Mony.
Lebih lanjut kata dia, Pemerintah Provinsi Maluku melalui DPRD Maluku, harus mengambil keputusan, untuk keberlanjutan pembangunan infrastruktur jalan lingkar Ambalau, untuk dipercepat demi pertumbuhan ekonomi, konektivitas antar desa dan demi kesejahteraan masyarakat setempat.
“Anggota DPRD Provinsi Maluku yang memiliki hak prerogratif di komisi pembangunan daerah harus melakukan kunjungan kerja, serta melihat secara langsung jalan lingkar Ambalau dan kemudian dikoordinasikan kepada kepala Daerah Buru Selatan untuk melakukan langkah-langkah strategis agar jalan lingkar Ambalau secepatnya bisa rampung,” cetusnya.
Aksi tersebut tidak berselang lama, mereka pun langsung ditemui ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun dan wakil ketua Komisi III Richard Rahakbaw.
Richard Rahakbaw selaku wakil ketua Komisi III DPRD Maluku, mengatakan, pihaknya akan menyampaikan persoalan ini langsung kepada Dinas PUPR Maluku untuk merespon tuntutan tersebut.
“Dan kami juga akan panggil DPRD Kabupaten, Dinas PUPR dan Bupati Bursel untuk segera hadir disini agara supaya dibicarakan pengalihan status jalan di Kecamatan Ambalau itu,” singkatnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun, mengatakan pihaknya sangat mendukung pengalihan status jalan lingkar kecamatan di pulau Ambalau.
Dirinya, berharap dengan pertemuan seperti ini, Pers juga dapat menyampaikan kepada pemerintah Kabupaten Bursel, Pemprov Maluku, Balai dan juga dinas PUPR Maluku untuk melihat tuntutan dari PMB ini.
“Agar kalau kami DPRD Maluku mengundang untuk datang, harusnya datang, untuk kami membicarakan penyelesaian masalah jalan lingkar Ambalau ini, supaya secepatnya bisa di selesaikan, Dengan begitu kata Watubun, pihaknya akan pindah ke jalan lingkar yang lain,” tutupnya. (IM-06).
Infomalukunews,com. Ambon– Aliansi Pemuda Maluku Bergerak (PMB) Provinsi Maluku, menggelar aksi demostran di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku, Senin (11/08/2025).
Dalam aksi ini, mereka mendesak Anggota DPRD Maluku, dapil Buru dan Buru Selatan (Bursel) untuk mengalihkan status jalan lingkar, di Bursel terkhusus di kecamatan Ambalau, dari status jalan kabupaten ke Provinsi.
Pasalnya, hingga saat ini pembangunan ruas jalan lingkar Ambalau dari tahun 2010 hingga tahun 2025 ini, baru 10 kilometer yang diaspal. Sementara, sepanjang 7 kilometer hanya penuhi dengan krikil dan jalan dengan tanah sepanjang 6 kilometer lebih. dari total volume 24 Kilometer, meski sebagian Sumber daya alam sudah di gusur alamnya di keropos hingga luluh berantah, Namun, pekejaannya mangkrak.
Olehnya itu, mereka meminta perhatian serius dari pemerintah Provinsi untuk menjadikan jalan lingkar kecamatan Ambalau, agar dijadikan proyek prioritas BPJN Maluku.
“Kami meminta dengan tegas anggota DPRD Provinsi Maluku dapil Buru dan Buru Selatan, untuk proaktif dalam mengawal pembangunan jalan lingkar Ambalau agar dijadikan proyek pembangunan prioritas oleh BPJN,” tegas Baim Mony.
Lebih lanjut kata dia, Pemerintah Provinsi Maluku melalui DPRD Maluku, harus mengambil keputusan, untuk keberlanjutan pembangunan infrastruktur jalan lingkar Ambalau, untuk dipercepat demi pertumbuhan ekonomi, konektivitas antar desa dan demi kesejahteraan masyarakat setempat.
“Anggota DPRD Provinsi Maluku yang memiliki hak prerogratif di komisi pembangunan daerah harus melakukan kunjungan kerja, serta melihat secara langsung jalan lingkar Ambalau dan kemudian dikoordinasikan kepada kepala Daerah Buru Selatan untuk melakukan langkah-langkah strategis agar jalan lingkar Ambalau secepatnya bisa rampung,” cetusnya.
Aksi tersebut tidak berselang lama, mereka pun langsung ditemui ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun dan wakil ketua Komisi III Richard Rahakbaw.
Richard Rahakbaw selaku wakil ketua Komisi III DPRD Maluku, mengatakan, pihaknya akan menyampaikan persoalan ini langsung kepada Dinas PUPR Maluku untuk merespon tuntutan tersebut.
“Dan kami juga akan panggil DPRD Kabupaten, Dinas PUPR dan Bupati Bursel untuk segera hadir disini agara supaya dibicarakan pengalihan status jalan di Kecamatan Ambalau itu,” singkatnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun, mengatakan pihaknya sangat mendukung pengalihan status jalan lingkar kecamatan di pulau Ambalau.
Dirinya, berharap dengan pertemuan seperti ini, Pers juga dapat menyampaikan kepada pemerintah Kabupaten Bursel, Pemprov Maluku, Balai dan juga dinas PUPR Maluku untuk melihat tuntutan dari PMB ini.
“Agar kalau kami DPRD Maluku mengundang untuk datang, harusnya datang, untuk kami membicarakan penyelesaian masalah jalan lingkar Ambalau ini, supaya secepatnya bisa di selesaikan, Dengan begitu kata Watubun, pihaknya akan pindah ke jalan lingkar yang lain,” tutupnya. ( Sara Pelu )
