Metro Times (Purworejo)-Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) di seluruh daerah Indonesia tahun ini akan mendapat anggaran sebesar 20 persen dari dana desa sebagai penyertaan modal. Nilainya diperkirakan mencapai ratusan juta perdesa.
Sesuai Keputusan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Nomor 3 tahun 2025, tentang panduan penggunaan Dana Desa, penyertaan modal paling rendah 20 persen dana desa untuk BUMDes atau BUMDesma itu diarahkan untuk program ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPPAPMD) Purworejo, Laksana Sakti mengatakan secara keseluruhan Dana Desa yang diterima Kabupaten Purworejo tahun ini sebesar Rp 368,8 miliar. Anggaran tersebut akan diterima 469 desa dengan besaran berbeda.
“Mengacu peraturan Menteri Desa No 2 tahun 2024 peruntukan dana desa untuk tahun 2025, 15 persen masih bisa digunakan untuk program BLT (bantuan langsung tunai). Untuk ketahanan pangan paling rendah 20 persen. Operasional pemerintah desa maksimal 3 persen,” kata Laksana Sakti.
Terkait program ketahanan pangan, lanjut Sakti, dari hasil sosialisasi yang dilaksanakan Kemendes belum lama ini, alokasi 20 persen dana desa itu diharapkan bisa mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). BUMDes dan BUMDesma didorong menjadi lembaga yang mampu untuk mengelola dan memanfaatkan program tersebut.
Ia menyebut, menyusul pengalokasian Dana Desa untuk program ketahanan pangan Kementerian Desa akan menerbitkan surat edaran sebagai petunjuk teknis pelaksanaan. Seharusnya pekan ini surat edaran tersebut sudah diterima.
Untuk tahun 2025, lanjutnya, hingga awal Februari ini belum ada dana desa yang cair. Saat ini desa-desa di Purworejo didorong untuk melaksanakan kegiatan- kegiatan yang menjadi SILPA atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2024.
“Di Desa masih ada anggaran yang belum dilaksanakan ditahun 2024 untuk dilaksanakan ditahun 2025 ini. Masih ada waktu hingga bulan Maret, harus bisa selesai,” ujarnya.
Pada program ketahanan pangan, Sakti berharap BUMDes atau BUMDesma di daerah ini benar-benar siap menjadi pengelola terutama dalam mendukung program MBG. Hal ini menjadi peluang untuk pengembangan BUMDes dan BUMDesma.
“Namun jujur saya sampaikan bahwa sebagian besar mungkin BUMDes atau BUMDesma kita sekarang ini belum semua bisa melaksanakan kegiatan. Semisal BUMDes didesa itu tidak sanggup atau tidak mampu, bisa dialihkan ke BUMDes lain atau BUMDesma yang memang sudah siap,” jelasnya.(dnl)
