
MetroTimes (Yogyakarta) – Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi pengelolaan neraca pangan di wilayah Jawa guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Langkah ini menjadi semakin penting untuk mengantisipasi potensi dampak El Nino terhadap produktivitas pertanian sekaligus meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penguatan Neraca Pangan Wilayah Jawa Tahun 2026 yang digelar di Yogyakarta dengan tema “Penguatan Neraca Pangan Jawa untuk Mendukung Stabilitas Pasokan Pangan Nasional”.

Rapat koordinasi dipimpin Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Rifki Ismal, bersama sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Badan Gizi Nasional (BGN), serta perwakilan pemerintah daerah se-Jawa.
Forum tersebut menjadi langkah strategis untuk menyatukan data produksi, kebutuhan konsumsi, stok, serta perdagangan pangan antarwilayah. Ketersediaan data yang akurat dinilai menjadi faktor penting agar pemerintah dapat mengambil kebijakan secara cepat dan tepat ketika terjadi potensi gangguan pasokan maupun gejolak harga.
Penguatan neraca pangan difokuskan pada peningkatan akurasi penghitungan produksi, penyempurnaan estimasi kebutuhan konsumsi, serta perluasan pencatatan arus perdagangan komoditas pangan, khususnya di simpul-simpul perdagangan utama.
Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kemenko Pangan, Muhamad Mawardi, menekankan perlunya tata kelola pangan melalui pendekatan Satu Data, Satu Peta, dan Satu Aksi.
Melalui Satu Data, informasi produksi, stok, kebutuhan, perdagangan antarwilayah, dan harga pangan diintegrasikan dengan acuan yang selaras. Sementara Satu Peta diarahkan untuk mengidentifikasi sentra produksi, wilayah konsumsi, serta koridor logistik. Selanjutnya, Satu Aksi diwujudkan melalui kesepakatan langkah konkret dan penentuan wilayah prioritas intervensi.
Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Fauzan Hasan, menegaskan bahwa neraca pangan harus menjadi instrumen pengambilan keputusan pemerintah daerah, bukan sekadar dokumen pemantauan.
Hasil analisis neraca pangan perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan strategis daerah, termasuk penentuan target program dan alokasi anggaran. Dengan demikian, langkah intervensi pemerintah dapat dilakukan lebih terarah berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Indra Wijayanto, menjelaskan bahwa neraca pangan disusun dalam proyeksi tahunan dengan rincian bulanan. Model tersebut memungkinkan pemerintah mengidentifikasi daerah yang berpotensi mengalami surplus maupun defisit komoditas pangan.
Bapanas juga mendorong pembentukan tim penyusun neraca pangan lintas instansi yang ditetapkan oleh kepala daerah. Selain itu, analisis Indeks Perkembangan Harga (IPH) perlu mempertimbangkan besaran kenaikan harga, posisi harga terhadap harga acuan, serta kondisi pasokan dan distribusi agar intervensi pemerintah lebih selektif.
Antisipasi Kebutuhan Pangan Program MBG
Tantangan pengelolaan neraca pangan juga semakin besar seiring implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menciptakan tambahan permintaan dalam sistem pangan nasional.
Inspektur Utama Badan Gizi Nasional, Gustanty Dian Fitrilia, mengungkapkan bahwa wilayah Jawa memiliki 16.516 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total 35,19 juta penerima manfaat.
Besarnya kebutuhan tersebut membutuhkan perencanaan pasokan dan distribusi yang lebih terukur. BGN telah menyusun estimasi kebutuhan pangan berdasarkan data harian SPPG melalui Sistem Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN).
Ke depan, integrasi data dan pengembangan Early Warning System dinilai penting untuk meningkatkan akurasi proyeksi kebutuhan sekaligus mengantisipasi risiko ketidakseimbangan pasokan pangan.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah se-Jawa juga menyampaikan sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan data perdagangan antarwilayah, perbedaan sumber dan metodologi penghitungan, hingga penyempurnaan estimasi kebutuhan pangan untuk mendukung pelaksanaan program MBG.
Badan Pusat Statistik (BPS) turut mendorong perbaikan proses bisnis data Perdagangan Antar Wilayah (PAW), termasuk perluasan cakupan survei dan integrasi data administratif lintas instansi.
Upaya digitalisasi juga didukung melalui pengembangan E-Manifest SUMBA oleh Kementerian Perhubungan untuk mendata angkutan barang serta INATRADE-OSS oleh Kementerian Perdagangan untuk pelaporan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting oleh pedagang besar.
Lima Langkah Strategis Penguatan Neraca Pangan
Sebagai tindak lanjut, rapat koordinasi menghasilkan lima arah penguatan neraca pangan wilayah Jawa.
Pertama, mengoptimalkan neraca pangan sebagai basis early warning system untuk menjaga ketahanan pasokan dan stabilitas harga.
Kedua, memperkuat kelembagaan, sumber daya manusia, serta tata kelola data melalui pembentukan tim penyusun neraca pangan di setiap daerah dan pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan.
Ketiga, melakukan evaluasi, digitalisasi, dan integrasi data neraca pangan secara bertahap agar pertukaran serta pemutakhiran informasi antarinstansi dapat berjalan lebih efektif.
Keempat, mempertajam metodologi pengumpulan dan penyusunan data serta membangun referensi bersama, termasuk mekanisme rekonsiliasi apabila ditemukan perbedaan data antarinstansi.
Kelima, memperluas perolehan data dan statistik baru melalui pencatatan arus masuk dan keluar (inflow-outflow) komoditas pangan prioritas di simpul perdagangan utama.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, menegaskan melalui siaran pers bahwa penguatan neraca pangan membutuhkan sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
Melalui langkah tersebut, neraca pangan diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pemantauan ketersediaan komoditas, tetapi juga menjadi landasan penyusunan kebijakan, pengendalian inflasi pangan, serta penguatan ketahanan pangan di wilayah Jawa.
Sinergi lintas sektor dan dukungan data yang terintegrasi menjadi kunci untuk memastikan stabilitas pasokan pangan tetap terjaga di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika kebutuhan masyarakat.
(nald)









