
MetroTimes (Surabaya) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat kolaborasi menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendorong produktivitas sektor usaha. Langkah strategis tersebut menjadi fokus dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Jawa Timur 2026.
Pertemuan yang berlangsung di Hotel Trans Surabaya, 18 November 2026, dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Forum tersebut menjadi momentum menyatukan kebijakan pengendalian inflasi, percepatan transaksi digital pemerintahan, dan perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat serta pelaku usaha produktif.
Penguatan koordinasi ini dinilai penting karena Jawa Timur memiliki fondasi ekonomi yang cukup kuat. Pada triwulan III 2026, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5,82 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara itu, inflasi tahunan pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,09 persen, masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, mengatakan koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah sekaligus menjaga stabilitas harga.
Menurutnya, menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah daerah perlu mengantisipasi peningkatan permintaan masyarakat, potensi gangguan pasokan akibat fenomena El Nino, serta kenaikan harga sejumlah komoditas global.
Karena itu, pengendalian inflasi melalui strategi 4K yang meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif harus terus diperkuat.
Gubernur Khofifah juga meminta seluruh kepala daerah tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi aktif turun langsung memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar.
Optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD), termasuk melalui kegiatan misi dagang, juga menjadi salah satu instrumen untuk mengatasi ketimpangan pasokan dan disparitas harga antardaerah.
Sejumlah langkah antisipasi Nataru telah disiapkan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama Perum BULOG memastikan kesiapan pasokan komoditas, sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengintensifkan pengendalian harga melalui pasar murah. Pertamina turut menyiapkan pelayanan bahan bakar minyak di jalur-jalur potensial untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat.
Digitalisasi Daerah Jadi Pengungkit Ekonomi
Selain pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi menjadi agenda penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan pendapatan daerah.
Gubernur Khofifah menegaskan optimalisasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, integrasi data lintas instansi, serta peningkatan rasio pajak daerah harus menjadi perhatian bersama.
Komitmen tersebut tercermin dari Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Jawa Timur yang mencapai 98,25 persen pada Semester I 2026.
Capaian tersebut menunjukkan perkembangan digitalisasi transaksi di Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 38 pemerintah kabupaten/kota semakin kuat.
Pengembangan QRIS-TAP pada transportasi publik, penguatan sistem transaksi pemerintah daerah, optimalisasi Bank Jatim sebagai bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), serta pembangunan infrastruktur digital melalui Jatim Infinity turut memperkuat ekosistem transaksi digital.
Berbagai capaian tersebut mengantarkan Jawa Timur meraih penghargaan TP2DD Terbaik Tahun 2026 tingkat provinsi kawasan Jawa-Bali.
Akses Pembiayaan Produktif Diperluas
Di sisi lain, penguatan digitalisasi juga diarahkan untuk membuka peluang ekonomi yang lebih luas, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ibrahim menilai digitalisasi melalui TP2DD dapat menjadi pengungkit produktivitas UMKM sekaligus membuka akses layanan keuangan yang lebih luas. Hal ini menjadi titik temu strategis dengan program TPAKD.
Plt. Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Horas V. M. Tarihoran, menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dan industri jasa keuangan untuk memperluas akses pembiayaan produktif serta mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.
Hingga Oktober 2026, TPAKD telah terbentuk di tingkat provinsi dan seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Berbagai program literasi dan inklusi keuangan terus dikembangkan, antara lain Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI), Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Simpanan Pelajar (SIMPEL), serta Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).
Program-program tersebut diharapkan semakin mendekatkan masyarakat terhadap layanan keuangan formal, sekaligus memberikan alternatif pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau bagi sektor produktif.
Melalui sinergi TPID, TP2DD, dan TPAKD, Jawa Timur berupaya membangun kebijakan ekonomi daerah yang saling terintegrasi. Pengendalian inflasi menjaga daya beli masyarakat, digitalisasi memperkuat efisiensi dan tata kelola pemerintahan, sementara perluasan akses keuangan mendorong pertumbuhan usaha produktif.
Bank Indonesia bersama Pemprov Jawa Timur, OJK, 38 pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan berkomitmen menindaklanjuti hasil kesepakatan HLM untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat kemandirian fiskal daerah, serta memperluas akses keuangan.
Sinergi tersebut diharapkan mendukung pencapaian Asta Cita sekaligus memperkuat posisi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara.
(nald)









