Metro Times (Kendal) Rapat Paripurna DPRD Kendal yang digelar Senin (5/8/2019) akhirnya menyetujui dan menetapkan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Kendal serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2019.
“Arah kebijakan tahun 2019 adalah Kendal Mandiri yang menitik beratkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, penurunan kemiskinan dan penurunan pengangguran,” Kata Bupati Kendal, Mirna Annisa dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Asisten Pemerintahan, Winarno.
Hal tersebut diwujudkan melalui kebijakan, yakni pengembangan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi unggulan, pengembangan dan penguatan ekonomi pedesaan, ketahanan pangan dan energi.
“Kebijakan lainnya yaitu pengembangan ekonomi kreatif, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia, penciptaan lapangan pekerjaan dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan, Rancangan PPAS Perubahan APBD Tahun 2019 ini disusun sebagai dasar penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2019.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kendal, Muhammad Makmun mengatakan, Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disepakati bersama antara Pemda dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2019.
“Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tersebut terkait dengan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal,” kata Makmun usai Rapat Paripurna.
Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Kendal Tahun 2019, alokasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Kendal direncanakan sebesar Rp. 2.328.555.949.116,00. Sedangkan dari segi penerimaan pembiayaan APBD Kabupaten Kendal tahun 2019 direncanakan sebesar Rp. 212.492.262.306,00.(Gus)
