- iklan atas berita -
metrotimes.news, Sorong – Bertempat di Alun – Alun Kota Baru Aimas – Kabupaten Sorong (Papua Barat), Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo didaulat buka secara resmi Rapat Kerja Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN), Selasa (17/3).
Rapat Kerja Nasional AMAN Ke – 4 tersebut, dijadwalkan akan berlangsung 18 sampai dengan 19 Maret 2015 yang bertajuk “Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara, sekaligus Hari Ulang Tahun AMAN ke – 16” yang mengambil tempat di Kampung Adat Malamoi daerah Malaung Karta dengan perjalanan kurang lebih satu jam dari Kota Baru Aimas.
Sebanyak 21 pengurus wilayah dengan perkiraan 100 pengurus daerah menghadiri Rakernas AMAN yang sekaligus menjadi peserta.
Pada acara pembukaan Rakernas AMAN, selain Mendagri Tjahjo Kumolo juga dihadiri Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya Bakar bersama rombongan staff Kementrian Dalam Negeri RI.
Rakernas AMAN Ke – IV yang berlangsung di Kabupaten Sorong mengambil tema :” Menata Kekuatan untuk mendorong terwujudnya pengakuan, perindungan dan pemulihan hak – hak Masyarakat adat yang berdaulat, mandiri dan bermartabat”.
Dalam sambutan Abdon Nababan selaku Sekjen AMAN menyampaikan Papua menjadi symbol penting untuk mengekpresikan semangat rekonsiliasi Negara dan Masyarakat Adat.
Melalui Rakernas ini, Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) menagih janji Presiden Jokowi akan berpihak pada Masyarakat Adat dalam rencana pembangunan nasional, kata Abdon“Kami Akan selalu menagih janji dan tunggu langkah Presiden Jokowi atas apa yang disampaikan dalam kampanyenya sebelum presiden, dimana Masyarakat Adat akan menjadi salah satu prioritas tugasnya dalam pengakuan dan perlindungan Hak Masyararakat Adat” ungkap Abdon Nababan berdarah batak ini.
Sementara Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo mengatakan dengan tegas komitmen pemerintah untuk melindungi Masyarakat Adat tidak terpinggirkan dalam pembangunan, sekaligus saya mengintruksikan setiap pemerintah daerah diseluruh Indonesia untuk dapat mendata Masyarakat Adat didaerahnya, sehingga jelas apa yang menjadi hak-hak masyarakat adat, terang Menteri Kumolo.
Selaku mantan Politisi PDI – P, “Ia juga berjanji untuk mendorong masuknya draft RUU PPHMA dalam prioritas legalisasi nasional (Prolegnas) pada tahun sidang DPR RI 2016, dimana selama 2 tahun masa sidang gagal di perjuangkan”.
Tjahjo Kumolo berpesan kepada setiap Gubernur, Walikota dan Bupati di Papua, Khususya di Papua Barat agar bekerja dengan baik dan tulus melayani Masyarakat, jangan sampai ada lagi mempersulit pelayanan untuk kebutuhan masyarakat, imbuhnya.
Pada pembukaan Rakernas AMAN ke – IV, dihadiri Gubernur Papua Barat, Bram Otoruri, Bupati Sorong, DR. Drs. Stepanus Malak, M.Si, Bupati Tambrauw Gabriel Asem, SE, M.Si, Walikota Sorong Lambert Jitmau dan Bupati Maybrat bersama dengan jajaran Muspida dan Muspida Plus daerah Sorong Raya. (Hotbert Purba)
