Metro Times (New York) – “Menghadapi masalah sampah plastik di laut sangat penting untuk upaya konservasi, perikanan berkelanjutan, manajemen area laut yang dilindungi, ekonomi biru yang berkelanjutan, juga mendukung tercapainya Agenda 2030: No One Left Behind. Indonesia telah berusaha untuk mengurangi sampah laut, terlihat dari lima dari 22 komitmen yang tercapai di 2018 Our Ocean Conference adalah tentang pencegahan pembuangan sampah plastik ke laut. Di tataran regional, Indonesia adalah pendukung the East Asia Summit (EAS) Regional Plan of Action on Combating Marine Plastic Debris yang bertujuan untuk mengurangi sampah plastik di laut dan darat, mendorong riset, edukasi, dan kampanye sampah plastik di laut, serta memperkuat kerja sama internasional. Di level nasional, upaya Pemerintah Indonesia untuk mengurangi sampah laut salah satunya adalah kebijakan kantong plastik berbayar sejak Februari 2016, program bersih-bersih pantai, utamanya yang melibatkan 12.000 orang di Bali, serta peningkatan kesadaran publik melalui media massa,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam Bilateral Meeting with Executive Director of United Nations Environment Programme (UNEP) Inger Andersen yang diselenggarakan dalam rangka the United Nation High-Level Political Forum on Sustainable Development Goals di Indonesian Lounge UNHQ, New York, Rabu (17/7).
Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), utamanya dalam meningkatkan upaya perlindungan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Khusus untuk Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim, Indonesia telah berhasil mencapai progres signifikan, di antaranya penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 25 persen pada 2015. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca dalam baseline kumulatif selama delapan tahun terakhir pun berhasil mencapai 21,46 persen. Pengelolaan kehutanan, lahan gambut, pertanian, energi, transportasi, dan unit pembuangan akhir juga menjadi fokus pemeliharaan lingkungan.
Tantangan yang dihadapi Indonesia terkait perubahan iklim disebabkan faktor geografis dan karakteristik Indonesia yang rawan bencana. Selain itu, faktor lain yang berkontribusi pada pengurangan gas rumah kaca adalah kritisnya lahan, kurangnya diversifikasi energi secara optimal, dan inefisiensi penggunaan sumber daya. “Salah satu upaya utama kami untuk menghadapi perubahan iklim adalah implementasi Pembangunan Rendah Karbon atau Low Carbon Development Indonesia (LCDI). PRK dan ekonomi hijau adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan inklusi sosial. Di sisi lain, Indonesia terus mendukung pendanaan inovatif untuk membantu mobilisasi sumber daya, seperti green bonds dan green sukuk,” pungkas Menteri Bambang.(nald)
