TAKALAR (SULSEL) , MT.Bertempat di Hotel Pantai Wisata – Galesong Kabupaten Takalar, berlangsung Rapat Koordinasi dan Diskusi Terbatas Peningkatan Opini BPK atas LKPD Kabupaten Takalar yang diselenggarakan oleh Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Pelayanan Publik bekerja sama dengan Pemkab Takalar dan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.
Kabiro Metro Times Takalar-Sulsel.
Acara yang dibuka oleh Sekda Pemkab Takalar, Nirwan tersebut dihadiri oleh para pimpinan SKPD di lingkup Pemkab Takalar. ‘Saya harap, tahun 2014 ini Takalar dapat keluar dari opini TMP (Tidak Memberikan Pendapat) selama empat tahun berturut-turut,” ujar Nirwan.
Saat yang sama, Asisten Deputi Setwapres Bidang Pelayanan Publik, Togar Arifin Silaban menjelaskan beberapa capaian indikator keberhasilan reformasi birokrasi. sebagai motor penggerak dalam penyusunan dan pelaksanaan LKPD serta persepsi masyarakat tentang pemerintah yang birokrasinya korup, pelayanan publik yang buruk, tidak efisien dan tidak tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. “Opini LKPD yang kurang bagus akan berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat. Hal ini berimbas pada minimnya investasi ke daerah tersebut sekaligus membuka celah bagi investigasi dari penyidik,” jelas Togar.
Selanjutnya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Deni Suardini dalam paparannya menjelaskan bahwa good governance harus menciptakan hubungan yang terbuka dan selaras antara pemerintah, swasta dan masyarakat. “Akuntabilitas keuangan negara berupa pencapaian opini WTP hanyalah merupakan sasaran antara dari suatu pencapaian akuntabilitas publik berupa kinerja pelayanan kepada masyarakat,” cetus Deni.
Menurut mantan direktur pada Kedeputian Polsoskam BPKP itu, opini WTP atas LKPD dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti penerapan SPIP yang handal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesesuian dengan SAP dan pengungkapan yang memadai. “Tak kalah pentingnya, perlu dibangun komitmen untuk memaksimalkan peran APIP dalam mengawasi tindak lanjut seluruh rekomendasi BPK,” ujar Deni.
Sebelum ditutup oleh Bupati Takalar Burhanuddin Baharuddin, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar. “Perpanjangan MoU ini dilandasi oleh kebutuhan Pemkab Takalar dalam pengembangan manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Oleh karena itu, kami sangat memerlukan sinergitas dengan institusi atau lembaga yang mempunyai kemampuan skill dan pengetahuan dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dan pilihan itu jatuh kepada BPKP yang selama ini terbukti dan teruji dalam menjalankan peran konsultansi dan assurance,” cetus Burhanuddin. (HASBULLAH SE)
