Metro Times (Surabaya) – Debat perdana Jawa Timur mengambil tema Kesejahteraan Rakyat dengan sub tema pendidikan hingga pemberdayaan perempuan. Dalam debat perdana tersebut, pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jaaa Timur, Khofifah Indar Parawansa-Emil Eslistianto Dardak dinilai lebih menguasai materi dan tampil cerdas.
Debat disebut sebagai menjadi tolak ukur masyarakat siapa pemimpin Jawa Timur. Dalam debat tersebut Khofifah memaparkan sejumlah data detil tentang ketimpangan kemiskinan desa dan kota. Sementara, Emil disebut tampil digdaya dengan konsep program yang ditawarkan dalam Nawa Bhakti Satya.
Pengamat Politik Universitas Brawijaya, Ahamd Hasan Ubaid menilai pasangan Khofifah-Emil nampak menguasai seluruh materi dan menyampaikannya secara lugas dan cerdas. Pasangan duo NU ini disebut tampil percaya diri.
“Debat ini bisa menjadi booster kepercayaan masyarakat terhadap kandidat. Debat berlangsung seru ya dengan adu data tapi Khofifah-Emil tampil dengan sejumlah data akurat soal data kesejahteraan rakyat. Khofifah,” jelasnya.
Hasan menyebut data yang disampaikan Khofifah-Emil lebih faktual sesuai lapangan. Menurutnya hal itu bisa mendorong suksesnya program-program yang disusun.
“Data yang disampaikan, pasngan yang paling banyak menyampaikan secara lapangan Khofifah-Emil. Mereka lebih unggul pada data yang dimiliki secara faktual,” ucapnya.
Soal kesejahteraan masyarakat, Khofifah-Emil tampil lugas menjelaskan program-program konkrit dan langsung mengena kepada solusi pemerataan ekonomi.
Kemudian Soal kesejahteraan madrasah diniyah, Khofifah-Emil disebut pasangan yang mampu mengikis disparitas antara kota dan desa.
Sebab, relasi Khofifah dengan pemerintanan pusat dan pengalaman Emil dalam meningkatkan angak partisipasi sekolah bisa mendorong program pendidikan bisa berjalan dengan baik.
“Komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting karena program yang dibuat tadi bisa kemudian dibuat cepat prosesnya,” tuturnya.
Hubungan pusat dan daerah menjadi bagian keterampilan yang harus dimilki kepala daerah sehingga kasus kesenjangan, disparitas pendidikan seperti antara madrasah diniyah bisa dipangkas,” pungkasnya.
