Metro Times (Semarang) Masyarakat di Jawa Tengah diminta untuk menggunakan hak politiknya dalam Pilkada serentak yang bakal berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Selain itu pasangan calon kepala daerah juga diminta jangan menggunakan politik uang dalam menempuh kemenangan. Hal itu disampaikan Ketua Sekretariat bersama Wartawan Indonesia (SWI) Provinsi Jawa Tengah, Royce Wijaya Setya Putra, dalam acara Seminar Integritas, dalam rangka mensukseskan Pilkada Serentak di aula Cenderawasih, Minggu (1/11).
Acara yang di adakan Lembaga Bantuan Hukum Rumah Pejuang Keadilan Indonesia (LBH Rupadi) bekerjasama dengan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah itu, juga menghadirkan Sekretaris Mandataris Gerakan Pembumian Pancasila (GPP) Kota Semarang, Wildan Prasetyo Usman, yang juga Panwas Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.
“Pemilukada ini adalah momentum bagi rakyat yang langsung membuktikan haknya untuk memilih kepala daerahnya yang cocok, maka akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas,”kata Royce, dalam paparannya.
Ia juga mengatakan, Pilkada 2020 ini akan menjadi bukti bahwa rakyat sebagai pemenang kedaulatan Indonesia. Untuk itu ia berharap, seluruh masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya pada pilkada mendatang.
“Pilkada inilah momentum penting pembuktian bahwa kita negara demokrasi di mana rakyat adalah pemegang kedaulatan,” ujarnya.
Dari pemahamannya alasan pilkada tetap dilaksanakan di masa pandemi Covid-19 karena negara ingin menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih. Selain itu, hal itu juga sesuai dengan agenda yang diatur oleh undang-undang. Menurutnya keputusan tersebut diambil setelah presiden melakukan pertemuan secara khusus dengan pimpinan lembaga di bidang Polhukam.
“Harapannya dengan terpilihnya kepala daerah baru bisa menangani isu masalah Covid-19 dan dampak sosial ekonominya serta tentunya kesejahteraan rakyat, nah oleh karena itu gunakan hak pilih itu,” pesannya.
Dalam acara itu, juga turut hadir membuka acara adalah Kasubbid Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan pada Badan Kesbangpol Provinsi Jateng, Prayitna Suyatma. Dalam sambutanya, ia menyampaikan, terkait pelaksanaan Pilkada serentak, ada beberapa potensi Kamtib Masyarakat (Ketertiban Masyarakat) yang perlu diperhatikan salah satunya pengerahan massa, yaitu Black Campaign dan Money Politics.
“Maka pendidikan politik salah satu upaya mengatasai potensi krusial yang akan berlangsung menjelang Pilkada tersebut,” kata Prayitna, yang hadir memberi sambutan mewakili pimpinan.
Menurutnya, pendidikan politik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman bagi masyarakat tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Pendidikan politik bagi masyarakat, merupakan aktifitas yang harus terus berlanjut karena nantinya akan membentuk kepribadian publik, kesadaran politik, dan partisipasi politik,”ungkapnya.
Dalam acara itu turut di hadiri salah satu dewan pakar DPP LBH Rupadi, Sumanto, dan salah satu dewan pengawas, Marsudi dan Presiden DPP LBH Rupadi, Dr. Bahrul Fawaid. Adapun moderator acara itu adalah Guru Bimbingan Konseling SMA Negeri 1 Semarang, Tulus Wardoyo. Dengan ketua pelaksananya, Aneul Yaqin dan Sekretaris kegiatan, Fikri Ariyad. Dalam acara itu juga turut di hadiri aktifis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum di Kota Semarang dan BEM Fakultas Pertanian Unwahas. (Jon/dnl)
