Metro Times (Purworejo) DPRD dari Fraksi Gerindra, melalui juru bicaranya, M Fachrudib Sidiq, Bupati dan wakil bupati diminta untuk mengurangi intensitas pemasangan foto di baliho-baliho yang dibuat oleh pemerintah daerah. Pasalnya hal tersebut dapat berimplikasi politik.
Hal itu disampaikan M Fahrudin Sidiq saat membacakan sambutan fraksinya pada Sidang Paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi di Gedung DPRD beberapa waktu lalu, menilai, pemasangan gambar dengan dalih sosialisasi itu tidak tepat mengingat suhu politik jelang Pilkada 2020 mulai panas.
“Menghadapi tahun politik sebaiknya iklan layanan bergambar Bupati atau Wakil ditiadakan dulu,” kata Sidiq.
Dijelaskannya, meski pemungutan suara atau kampanye Pilkada baru akan dilakukan tahun depan. Namun proses pengencalan calon sudah dimulai dari sekarang ini. Dari KPU sendiri sudah mulai ada tahapan meskipun masih terbatas pada perencanaan program.
Selain itu beberapa partai juga sudah melakukan penjaringan bakal calon baik bupati maupun wakil bupati. Meski dari perkembangan yang ada, para bakal calon yang berminat meramaikan bursa Pilkada masih sebatas mengambil formulir pendaftaran.
“Kami harapkan semua pihak yang berkepentingan untuk bisa menjadi penopang-penopang demokrasi,” tambahnya.
Menurutnya cara yang bisa ditempuh dengan tidak menyalagunakan kekuasan dan kewenangannya. Itu perlu dilakukan agar Pilkada Purworejo di tahun 2020 benar-benar terlaksana dengan adil dan jujur.
“Sangat dimungkinkan ada pihak tertentu yang menyalahgunakan kewenangan dengan memanfaatkan anggaran pemerintah demi kepentingan pribadi,” jelas Sidiq.
Bupati dan Wakil Bupati saat ini, lanjut Sidiq sangat diuntungkan dimana mereka bisa saja memajang gambar mereka di berbagai sudut Kabupaten. Dengan berlabel ucapan, himbauan atau layanan masyarakat, keduanya bebas mengumbar gambar diri.
“Pemasangannya yang sudah tampak bervariasi mulai dari kantor pemerintahan, sudut jalan sampai tempat strategis,” katanya.
Pihaknya meminta agar Pemimpin daerah bisa memberikan contoh yang baik. Andaikan nantinya akan tetap melanjutkan perjuangan dengan maju kembali dalam Pilkada bisa dengan cara yang santun dan baik, tidak memanfaatkan anggaran dari pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Humas Setda Purworejo, Anas Naryadi, mengatakan, pemasangan baliho yang bermuatan program dan capaian kinerja serta sosialisasi dengan menampilkan foto bupati dan wakil bupati adalah hal yang wajar, mengingat kedua pejabat merupakan simbol atau lambang pemerintah daerah.
“Bupati dan wakil bupati itu kan lambang pemerintah daerah, sehingga wajar dalam berbagai hal ditampilkan sebagai representasi daerah, jadi tidak ada maksud lain, termasuk kepentingan politis,” katanya. (dnl)
