MetroTimes (Surabaya) – Direktur Utama RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes., resmi mengangkat konsep Hospital Without Walls atau rumah sakit tanpa sekat dalam disertasi doktoralnya pada Program Studi Doktor Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (UNAIR), Jumat (23/1/2026).
Dalam sidang terbuka promosi doktor tersebut, Rektor Universitas Airlangga Prof. Dr. Muhammad Madyan, S.E., M.Si., M.Fin., selaku pimpinan sidang, menyampaikan bahwa promovendus dinilai mampu menguasai bidang keilmuan yang diteliti secara komprehensif. Disertasi dinilai memiliki kredibilitas ilmiah tinggi, bermanfaat, serta memberikan sumbangan berharga bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kebijakan dan sistem kesehatan masyarakat.
“Dengan memperhatikan hasil ujian tertutup tanggal 17 Desember 2025 yang diketuai oleh Prof. Dr. Ratna Dwi Ulandari, SKM., M.Kes., serta seluruh peraturan yang berlaku, maka pimpinan sidang memutuskan bahwa disertasi saudara promovendus diterima,” ujar Prof. Madyan.
Dengan keputusan tersebut, dr. Supriyanto dinyatakan lulus sebagai Doktor Kesehatan Masyarakat setelah menempuh masa studi selama 5 tahun 4 bulan, dengan predikat sangat memuaskan dan IPK 3,8. Ia tercatat sebagai doktor ke-383 pada Program Studi Doktor Kesehatan Masyarakat UNAIR dan berhak menyandang gelar doktor beserta seluruh hak dan kewajiban akademiknya.
Menjawab Masalah Aksesibilitas Layanan Kesehatan
Usai sidang, dr. Supriyanto menjelaskan bahwa disertasinya menjawab persoalan terbesar yang dihadapi rumah sakit di Indonesia, yakni aksesibilitas layanan kesehatan yang setara (equal accessibility).
“Sebetulnya, secara konsep dan kemampuan, Indonesia sudah selesai dalam mendistribusikan layanan kesehatan ke seluruh masyarakat. Tinggal satu hal: mau atau tidak. Itu tergantung pada pembuat kebijakan tertinggi di negara ini,” tegasnya.
Konsep Hospital Without Walls menekankan pelayanan kesehatan yang inklusif, tanpa penolakan pasien, dengan prinsip low cost, high quality, dan social responsibility. Dalam praktiknya, masyarakat tetap dilayani meskipun memiliki keterbatasan finansial.
“Tidak ada istilah penolakan. Tidak punya uang, bayar secukupnya. Kalau tidak cukup, tidak usah bayar. Yang penting sembuh,” ujarnya.
Target Nasional 4 Tahun
Jika diberikan kewenangan untuk memimpin implementasi kebijakan secara nasional, dr. Supriyanto optimistis konsep ini dapat diterapkan di seluruh Indonesia dalam waktu empat tahun.
“Dengan langkah yang jelas, pemetaan yang tepat, dan lini masa yang terukur, insya Allah sampai tahun 2029 bisa selesai di seluruh Indonesia,” katanya.
Sebagai bukti efektivitas, ia mencontohkan Rumah Sakit dr. Iskak Tulungagung yang dinilainya sebagai salah satu rumah sakit terbaik dunia dan tidak bergantung pada keuangan pemerintah, namun tetap mampu memberikan pelayanan optimal tanpa defisit anggaran.
Skema Pembiayaan dan Keberlanjutan
Terkait pembiayaan, konsep ini mengandalkan subsidi silang dan efisiensi layanan atau low cost tanpa mengorbankan kualitas.
“Low cost itu bukan menurunkan mutu, tapi menghilangkan hal-hal yang tidak esensial. Seperti naik pesawat, tidak perlu majalah, yang penting sampai tujuan. Berobat juga begitu, yang penting sembuh,” jelasnya.
Ia menegaskan, sistem ini terbukti mampu menjaga keberlanjutan keuangan. Saat dirinya memimpin RSCM, seluruh utang rumah sakit berhasil dilunasi, bahkan mampu memberikan subsidi besar bagi masyarakat miskin dan menutup selisih pembiayaan dengan BPJS Kesehatan. Pada 2024, nilai subsidi mencapai Rp800 miliar, dan meningkat menjadi Rp1,2 triliun pada 2025.
“Kuncinya ada pada profesionalisme klinisi. Kalau dokter bekerja profesional, maka efisiensi akan tercipta dan keberlanjutan sistem terjaga,” tambahnya.
Butuh Kolaborasi Empat Kementerian
Untuk mendukung implementasi nasional, dr. Supriyanto menekankan perlunya kolaborasi lintas kementerian, yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian yang membidangi teknologi informasi.
“Kebijakan ini sudah banyak dibahas secara parsial di daerah, dari Sabang sampai Merauke, termasuk dengan para direktur rumah sakit daerah, TNI, dan Polri. Tantangan utamanya tinggal satu: kepemimpinan yang kuat untuk mengawal kebijakan ini,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa diskusi dengan Menteri Kesehatan telah dilakukan dan dukungan prinsip sudah ada. Ke depan, konsep Hospital Without Walls diharapkan dapat menjadi landasan kebijakan nasional yang berdampak luas, tidak hanya bagi sektor kesehatan, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Tidak mungkin ada pertumbuhan ekonomi yang kuat tanpa masyarakat yang sehat. Health economic policy adalah kuncinya,” pungkasnya.
(nald)
