MetroTimes (Surabaya) – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur, Saiful Islam, S.E., M.B.A., Ph.D., memaparkan capaian pengelolaan APBN di Jawa Timur sepanjang tahun 2025 yang menunjukkan kontribusi signifikan terhadap penerimaan nasional, meski diwarnai kontraksi pada beberapa sektor pajak dan belanja.
Saiful menyampaikan, kontribusi penerimaan negara dari Jawa Timur mencapai 9,57 persen secara nasional, lebih besar dibanding porsi belanja negara di wilayah tersebut yang sebesar 3,94 persen. “Ini memberikan gambaran posisi Jawa Timur dalam pengelolaan APBN tahun 2025,” ujarnya dalam kegiatan Media briefing di KPwBI Jawa Timur Surabaya, Senin (9/2/2026).
Dari sisi perpajakan, hingga akhir Desember 2025 penerimaan pajak berhasil dikumpulkan sebesar Rp109,90 triliun atau 85,54 persen dari target. Namun angka ini mengalami kontraksi 4,45 persen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan terutama terjadi pada PPh nonmigas serta PPN dan PPnBM, sementara PBB dan pajak lainnya justru meningkat.
Menurut Saiful, kontraksi dipengaruhi sejumlah kebijakan, antara lain pengusatan pembayaran dan administrasi wajib pajak cabang serta penurunan produksi industri rokok yang selama ini menjadi kontributor utama penerimaan di Jawa Timur. Selain itu, penurunan volume perdagangan dan meningkatnya restitusi, khususnya pada sektor konstruksi, turut menekan penerimaan pajak.
Di sektor kepabeanan dan cukai, total penerimaan yang dikumpulkan mencapai Rp134,70 triliun, meski juga mengalami kontraksi terutama dari unsur cukai dan bea masuk. Kinerja layanan menunjukkan perbaikan dengan penurunan dwelling time dari 3,52 hari pada 2024 menjadi 3,02 hari pada 2025, serta percepatan custom clearance dari 0,49 hari menjadi 0,42 hari.
Sepanjang 2025, penindakan di bidang kepabeanan dan cukai menghasilkan nilai barang bukti Rp635,42 miliar, didominasi kasus rokok ilegal dan narkotika. Tercatat 2.287 penindakan rokok ilegal dengan lebih dari 301 juta batang diamankan, serta 33 penindakan narkotika.
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara keseluruhan meningkat 160,54 persen dari target Rp5,48 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari Badan Layanan Umum (BLU) sektor pendidikan. PNBP dari lelang dan pengelolaan kekayaan negara juga mencapai Rp368,14 miliar atau 126,87 persen dari target.
Pada sisi belanja, realisasi belanja pemerintah pusat di Jawa Timur mencapai 95,72 persen dari pagu Rp46,86 triliun. Belanja pegawai meningkat 6,5 persen dan bantuan sosial naik 8,24 persen secara tahunan, sedangkan belanja barang turun 42,32 persen dan belanja modal turun 20,63 persen akibat kebijakan penahanan belanja di awal 2025.
Transfer ke daerah terealisasi Rp82,05 triliun untuk mendukung layanan publik, infrastruktur, dan pembangunan desa melalui skema dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana desa, serta insentif fiskal.
APBN juga diarahkan pada sektor prioritas. Anggaran pendidikan mencapai Rp13,68 triliun dan kesehatan Rp2,99 triliun. Subsidi terealisasi Rp6,18 triliun untuk sekitar 5,5 juta penerima, subsidi listrik Rp7,22 triliun bagi 43,83 juta pelanggan, serta bantuan sosial Rp18,2 triliun kepada 26,6 juta penerima manfaat di Jawa Timur.
Untuk program prioritas nasional, pemeriksaan kesehatan gratis telah menjangkau sekitar 12 juta warga di Jawa Timur, menempatkan provinsi ini di peringkat kedua secara nasional. Program makan bergizi gratis juga menunjukkan progres dengan realisasi 61 persen dari target satuan pelayanan pemenuhan gizi dan melibatkan lebih dari 6.900 pemasok, termasuk UMKM, koperasi, dan BUMDes.
Selain itu, program Sekolah Rakyat telah beroperasi di 19 lokasi dengan realisasi anggaran Rp80,38 miliar, serta Koperasi Desa Merah Putih yang seluruhnya telah teregistrasi dan mulai beroperasi.
Saiful menegaskan, berbagai capaian tersebut menunjukkan peran strategis APBN dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat pembangunan infrastruktur di Jawa Timur sepanjang 2025 dan berlanjut pada 2026.
(nald)
