METRO TIMES ( Ambon ) 25 Agustus 2025 – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Maluku, Senin (25/8), untuk membahas berbagai isu strategis terkait penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Rombongan DPD RI dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, dan Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Anakotta.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat lantai VI Kantor Gubernur Maluku, Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan sejumlah persoalan fundamental yang dihadapi Provinsi Maluku. Isu-isu tersebut meliputi regulasi sektor perikanan, pembagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tekanan fiskal akibat pembayaran utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), serta kebutuhan anggaran tambahan untuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Gubernur Lewerissa menyoroti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 yang membatasi kewenangan daerah dalam menarik retribusi perikanan di bawah 12 mil laut. Ia menekankan bahwa Maluku sebagai salah satu penghasil terbesar sumber daya perikanan nasional seharusnya mendapatkan pembagian PNBP yang lebih adil.
“Pembagian dari negara tidak merata, belum adil. Seharusnya ada keberpihakan agar daerah penghasil juga mendapat porsi adil,” tegas Gubernur.
Selain itu, Gubernur juga meminta kelonggaran terkait pembayaran utang kepada PT SMI yang terus membebani fiskal daerah. Ia berkomitmen untuk melunasi kewajiban tersebut hingga tahun 2027, namun berharap agar tidak ada lagi pemotongan anggaran setiap tahunnya.
“Setiap tahun kita harus potong sekitar Rp100 miliar lebih. Jangan lagi dipotong, beri kelonggaran. Kami pastikan 2027 lunas,” pintanya.
Gubernur juga mengusulkan tambahan anggaran untuk pembayaran gaji PPPK, mengingat kebutuhan sumber daya manusia di sektor pendidikan dan kesehatan terus meningkat. Ia berharap DPD RI dapat membawa aspirasi Maluku ini ke pusat pengambilan keputusan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, memastikan bahwa semua aspirasi yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku akan diprioritaskan dalam agenda rapat DPD bersama mitra kerja kementerian dan lembaga di Jakarta.
“Insya Allah, semua yang disampaikan Pak Gubernur, saya instruksikan agar teman-teman DPD memprioritaskan aspirasi Maluku. Kita ingin melihat kemajuan daerah,” ujar Tamsil.
Tamsil juga menekankan pentingnya sinergi antara empat senator DPD asal Maluku agar dapat menjadi jembatan aspirasi yang kuat bagi daerah.
Anggota Komite IV DPD RI, Rudi, turut mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Maluku dan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Maluku. Ia juga menyarankan agar Gubernur mengundang PT SMI dalam audiensi bersama Komite IV untuk mencari solusi terkait beban fiskal daerah.( Sara Pelu )
