Metrotimes (PURWOREJO) – Pemkab Purworejo menyetujui dua Raperda untuk ditetapkan menjadi Perda, yakni Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Raperda Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Sementara Raperda Penanggulangan Stunting tidak dilanjutkan ke Perda dan dialihkan pengaturannya melalui Peraturan Bupati (Perbup).
Hal itu disampaikan Bupati Purworejo Yuli Hastuti dalam pendapat akhir kepala daerah pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Purworejo, Kamis (12/11/2026).
Salah satu poin penting adalah pembentukan dana cadangan untuk membiayai Pilkada mendatang. Pemkab mengalokasikan dana bertahap selama dua tahun total Rp25 miliar.
“Melalui mekanisme penyisihan dana secara bertahap, yakni dialokasikan pada Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp15 miliar dan Tahun Anggaran 2028 sebesar Rp10 miliar, sehingga genap berjumlah Rp25 miliar,” kata Yuli.
Menurutnya, pembentukan dana cadangan merupakan langkah strategis dan antisipatif sekaligus tanggung jawab bersama eksekutif dan legislatif. Dengan perencanaan sejak dini, tahapan Pilkada diharapkan berjalan tanpa mengorbankan program prioritas pembangunan lainnya.
Pemkab juga menerima hasil pembahasan Pansus 12, termasuk penyesuaian nomenklatur judul Raperda serta rekomendasi rasionalisasi, efisiensi, dan efektivitas penganggaran hibah Pilkada.
Yuli menegaskan setiap rupiah APBD yang disisihkan harus dikelola transparan, tertib, dan tepat guna.
Selain dana cadangan Pilkada, Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan juga disetujui menjadi Perda. Regulasi itu menjadi landasan hukum memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja formal maupun informal.
“Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar pemenuhan aspek administratif semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dan pemerintah dalam memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja dari risiko sosial ekonomi yang timbul dalam hubungan kerja,” ungkapnya.
Peraturan itu diarahkan mengoptimalkan cakupan kepesertaan, memberi perhatian khusus kepada pekerja rentan sebagai bagian penanganan kemiskinan ekstrem, serta mencegah kemiskinan baru akibat risiko kecelakaan kerja maupun kematian.
Adapun Raperda Penanggulangan Stunting diputuskan tidak dilanjutkan ke Perda. Keputusan itu menindaklanjuti hasil fasilitasi Pemprov Jateng yang menyatakan materi teknis stunting lebih tepat diatur melalui Perbup.
Yuli menegaskan perubahan bentuk regulasi tidak mengurangi komitmen Pemkab mempercepat penurunan stunting.
“Pengaturan melalui Peraturan Bupati justru akan memberikan landasan hukum yang lebih fleksibel, cepat, dan operasional dalam mengeksekusi program konvergensi di lapangan,” jelasnya.
Ia memastikan seluruh substansi strategis yang dibahas bersama DPRD akan diadopsi utuh ke dalam Perbup.
Selanjutnya, dua Raperda yang disetujui bersama akan disampaikan kepada Gubernur Jateng untuk nomor register sebelum ditetapkan dan diundangkan.(dnl)
