Metrotimes (PURWOREJO) – Pansus 13 DPRD Kabupaten Purworejo menyampaikan laporan hasil pembahasan dua Raperda, yakni Penanggulangan Stunting dan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dalam Rapat Paripurna DPRD, Kamis (12/11/2026).
Hasilnya, Raperda Stunting direkomendasikan tidak dilanjutkan menjadi Perda, sedangkan Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dinilai dapat dilanjutkan.
Laporan disampaikan Ketua sekaligus Juru Bicara Pansus 13 Muh Dahlan.
Muh Dahlan menjelaskan pembahasan kedua raperda melalui tahapan rapat bersama OPD terkait, konsultasi ke kementerian, harmonisasi, hingga pencermatan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah.
Terkait Raperda Stunting, Pansus melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas PPKB, BPKAD, Bappeda, Asisten Pemerintahan Setda, serta Bagian Hukum Setda.
Pembahasan mencakup penguatan strategi dan kelompok sasaran, upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting, penegasan peran pemerintah daerah hingga desa dan kelurahan, serta peningkatan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
Namun berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur Jateng melalui surat Nomor S/100.3/2026/2026 tanggal 21 September 2026, raperda tersebut dinyatakan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan pembentukan Perda.
Substansi pengaturan yang masih diperlukan disarankan dituangkan dalam Perbup.
“Pansus 13 telah mencermati hasil fasilitasi tersebut dalam rapat pada 8 Oktober 2026. Dari pembahasan itu, disepakati bahwa materi pengaturan penanggulangan stunting yang masih dibutuhkan akan ditindaklanjuti melalui penyusunan Perbup,” jelas Muh Dahlan.
“Raperda tentang Penanggulangan Stunting tidak dapat dilanjutkan sebagai peraturan daerah. Selanjutnya, substansi aturan yang masih diperlukan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti melalui penyusunan peraturan bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya.
Penyusunan aturan itu akan dimasukkan dalam Propemperda tahun 2027 agar upaya penanggulangan stunting tetap memiliki landasan pengaturan yang jelas.
Sementara untuk Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pansus berpandangan regulasi itu kebutuhan strategis bagi Purworejo.
Regulasi diharapkan memperkuat peran pemda memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan yang butuh perlindungan dari risiko sosial dan ekonomi akibat pekerjaan.
Pembahasan melibatkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, BPKAD, Bappeda, Asisten Pemerintahan Setda, Bagian Hukum Setda, serta BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Purworejo.
Pansus juga konsultasi ke Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta, harmonisasi di Kanwil Kemenkum Jateng, serta mencermati hasil fasilitasi Gubernur Jateng.
Sejumlah penyempurnaan dilakukan, mulai penegasan definisi pemberi kerja, pengaturan kewajiban pemberi kerja dan sanksi administratif, hingga penguatan peran pemda dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran.
Selain itu, materi raperda mengatur perluasan kepesertaan, pemutakhiran data pekerja, serta penyempurnaan persyaratan dan mekanisme perlindungan bagi pekerja rentan. Pengaturan kerja sama pemda, BPJS Ketenagakerjaan, dan pemangku kepentingan juga diperkuat.
“Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk perlindungan bagi pekerja terhadap berbagai risiko sosial dan ekonomi akibat pekerjaan. Karena itu, perlu ada penguatan peran pemerintah daerah dalam memperluas kepesertaan, khususnya bagi pekerja rentan di Kabupaten Purworejo,” papar Muh Dahlan.
“Setelah mencermati seluruh rangkaian pembahasan dan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah, Pansus 13 berpandangan bahwa Raperda tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan kebutuhan regulasi yang strategis,” ungkapnya.
Dengan regulasi itu, diharapkan semakin banyak pekerja di Purworejo, terutama pekerja rentan, memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Muh Dahlan menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPRD, anggota Pansus, Bupati beserta jajaran pemda, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kanwil Kemenkum Jateng, serta seluruh pihak yang mendukung proses pembahasan.(dnl)
