MetroTimes (Surabaya) – Perkembangan kecerdasan artifisial (AI) mendorong transformasi pendidikan tinggi, mulai dari pembelajaran, penelitian, hingga penilaian akademik. Isu tersebut menjadi pembahasan klaster bertajuk “Transformasi Pembelajaran, Digitalisasi, dan Relevansi Lulusan: Kematangan Digital, Tata Kelola Data, dan Etika AI” di Aula Candradimuka, Gedung Nano, Kampus MERR-C Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya, Kamis (12/11/2026).
Pemanfaatan AI membuka peluang untuk meningkatkan efektivitas kegiatan akademik. Namun, perguruan tinggi juga perlu memperkuat tata kelola penggunaannya untuk menjaga integritas akademik serta memastikan kompetensi lulusan tetap selaras dengan kebutuhan dunia kerja.
Akademisi Universitas Diponegoro (Undip), Rizal Isnanto menekankan pentingnya tata kelola penggunaan Generative AI dalam pendidikan doktoral. Menurutnya, AI dapat mendukung berbagai tahapan penelitian, tetapi tidak boleh menggantikan kontribusi intelektual, penalaran kritis, dan keputusan ilmiah mahasiswa. “AI memperkuat pembelajaran dan penelitian, bukan menggantikan kreativitas,” tutur Rizal.
Rizal menjelaskan empat kategori penggunaan AI, yaitu diperbolehkan, wajib diungkapkan, diperbolehkan dengan syarat, dan dilarang. Rizal juga menekankan pentingnya transparansi melalui dokumentasi alat yang digunakan, tujuan pemanfaatan, bentuk bantuan, serta proses verifikasi.
Menurutnya, penilaian terhadap penggunaan AI tidak cukup hanya mengandalkan skor pendeteksi, tetapi juga perlu mempertimbangkan proses penyusunan dan kemampuan mahasiswa mempertanggungjawabkan karyanya.
AI Pendukung Pembelajaran
Senada dengan itu, praktik pemanfaatan AI dalam pembelajaran dipaparkan Dosen Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia, Mukhlis Amien, melalui presentasi bertajuk “AI Memeriksa Materi, Dosen Memegang Keputusan”. Mukhlis memperkenalkan agen AI untuk memeriksa materi perkuliahan sebelum digunakan mahasiswa.
Dalam evaluasi terhadap sembilan kelas selama tujuh minggu, agen tersebut menemukan 18 masalah pada materi dan pengaturan pembelajaran. Temuan itu meliputi kesalahan lembar kerja atau kode pemrograman, penggunaan data pengujian, pengaturan Learning Management System (LMS), serta kekeliruan teks dan perhitungan. Seluruh masalah berhasil ditangani pada minggu yang sama ketika ditemukan.
“AI hanya berperan sebagai alat bantu pemeriksaan dan pemberian umpan balik. Dosen tetap memegang kendali atas perbaikan materi, keputusan akademik, dan penilaian akhir,” tegas Mukhlis.
Pendekatan serupa dikembangkan Akademisi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari (Uniska MAB), Muhammad Edya Rosadi, melalui sistem pemeriksaan tugas pemrograman. Sistem tersebut memeriksa aspek teknis, sementara AI menyusun draf penilaian berdasarkan kriteria dan bukti kode. Dosen kemudian meninjau hasil pemeriksaan dan menentukan nilai akhir. “Dosen kemudian punya waktu lebih banyak untuk merancang, meninjau, dan memutuskan hasil dari AI tersebut,” ujar Edya.
Sistem tersebut diterapkan pada 68 mahasiswa dalam dua kelas paralel dengan 14 praktikum mingguan. Dari lima tugas yang dievaluasi, empat di antaranya memenuhi target penerbitan nilai maksimal tujuh hari setelah tenggat. Edya menekankan bahwa pemanfaatan AI perlu disertai aturan yang jelas agar mahasiswa tetap bertanggung jawab atas proses pengerjaan tugas dan hasilnya.
“Mahasiswa harus mematuhi ketika ada penggunaan AI dia menggunakannya sejauh mana,” pungkas Edya.
Kompetensi Lulusan dan Kebutuhan Industri
Selain tata kelola AI, transformasi pendidikan tinggi juga perlu diikuti dengan penyelarasan kompetensi lulusan terhadap kebutuhan industri. Komisi I Dewan Pendidikan Tinggi (DPT), Sudarso, memaparkan hasil kajian mengenai kebutuhan industri, profil lulusan, serta kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki lulusan dan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan.
Hasil kajian menunjukkan bahwa 73,4 persen perusahaan menilai kompetensi lulusan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri. Sementara itu, 92,3 persen perusahaan menyatakan merekrut lulusan baru dan 81,7 persen menilai kebutuhan keterampilan tenaga kerja berubah dengan cepat, terutama akibat digitalisasi dan perkembangan AI.
Kajian tersebut turut mencatat bahwa 59,3 persen lulusan memperoleh pekerjaan pertama dalam waktu kurang dari tiga bulan. Namun, kecepatan memperoleh pekerjaan belum otomatis menunjukkan kesesuaian pekerjaan dengan bidang studi maupun kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja.
“Bahwa tempat yang nyata dari sudut pandang industri itu sebenarnya di samping hard skill yang dibutuhkan, tapi juga soft skill yang mereka harapkan,” kata Sudarso.
Temuan tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri dalam menyelaraskan capaian pembelajaran dengan kebutuhan keterampilan kritis, transformatif, dan digital. Keterlibatan industri dalam perancangan pembelajaran, penyediaan program magang, dan proyek praktik bagi mahasiswa menjadi bagian penting untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi.
Melalui pembahasan dalam KPPTI 2026, transformasi pendidikan tinggi diharapkan tidak hanya berfokus pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga memperkuat integritas akademik, pengawasan manusia dalam penggunaan AI, serta kesiapan kompetensi lulusan. Upaya tersebut sejalan dengan semangat Diktisaintek Berdampak untuk mendorong pendidikan tinggi yang adaptif, relevan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
(nald)
