METROTIMES ( Ambon ) Gerakan Mahasiswa Maluku Barat Daya (GEMA MBD) Ambon mendatangi Kantor DPRD Provinsi Maluku, untuk mempertanyakan mekanisme perekrutan tenaga kerja dalam pengembangan LNG Abadi Blok Masela.
GEMA MBD menilai kesempatan kerja dalam proyek strategis nasional tersebut belum memberikan ruang yang proporsional bagi masyarakat Maluku Barat Daya (MBD).
Mereka juga mempertanyakan dugaan lebih besarnya porsi tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dibandingkan masyarakat MBD.
Dalam pertemuan dengan DPRD Maluku, GEMA MBD meminta adanya kejelasan mengenai mekanisme dan pembagian kesempatan kerja dalam proyek Blok Masela.
Mereka mempertanyakan sejumlah hal, mulai dari kategori tenaga kerja lokal, jumlah kebutuhan pekerja, persyaratan dan kualifikasi, hingga akses masyarakat MBD terhadap proses perekrutan.
“Kami ingin ada kejelasan mengenai mekanisme perekrutan tenaga kerja. Jangan sampai masyarakat MBD hanya menjadi penonton di tengah proyek yang berada di kawasan Maluku,” demikian aspirasi yang disampaikan GEMA MBD dalam pertemuan tersebut.di ruang Paripurna Senin 5/10/2026
Aspirasi GEMA MBD diterima Wakil Ketua DPRD Maluku Fauzan Rahawarin bersama sejumlah unsur pimpinan DPRD, serta anggota Komisi II dan Komisi IV DPRD Maluku.
Fauzan mengatakan, pengembangan Blok Masela tidak boleh hanya dilihat sebagai proyek strategis nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Maluku, khususnya daerah yang berkaitan langsung dengan pengembangan proyek tersebut.
Menurut dia, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan MBD sama-sama memiliki kepentingan dalam memastikan masyarakat lokal memperoleh manfaat dari keberadaan proyek Blok Masela.
“Blok Masela tidak hanya merupakan proyek strategis nasional, tetapi juga harus menjadi manfaat ekonomi bagi masyarakat di wilayah yang berkaitan langsung dengan pengembangan proyek, termasuk KKT dan MBD,” kata Fauzan.
Ia menegaskan DPRD Maluku memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan Blok Masela.
Pengawasan tersebut, kata dia, tidak hanya dilakukan pada tahap awal pembangunan, tetapi berlanjut hingga proyek memasuki tahap operasional.
“Kita harus mengawasi seluruh tahapan proyek ini, bukan hanya pada tahap awal, tetapi sampai operasionalnya berjalan,” ujar Fauzan.
Terkait persoalan perekrutan tenaga kerja, Fauzan menyatakan DPRD Maluku akan mendorong digelarnya rapat gabungan Komisi II dan Komisi IV.
Rapat tersebut rencananya melibatkan pihak Inpex, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku, Dinas Tenaga Kerja, pihak vendor perekrutan tenaga kerja, serta perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasi.
Menurut Fauzan, rapat tersebut penting untuk memperoleh informasi secara terbuka mengenai kebutuhan tenaga kerja dan mekanisme perekrutan yang diterapkan dalam pengembangan Blok Masela.
Ia mengungkapkan, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa sebelumnya telah mengirimkan surat kepada Inpex untuk meminta informasi mengenai jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan.
Namun, hingga kini informasi tersebut belum diterima Pemerintah Provinsi Maluku.
Karena itu, DPRD Maluku akan meminta penjelasan langsung dari pihak-pihak terkait agar persoalan rekrutmen tenaga kerja dalam proyek LNG Abadi Blok Masela dapat dibahas secara terbuka dan tidak menimbulkan ketimpangan antardaerah.
DPRD juga mendorong agar masyarakat lokal, khususnya dari wilayah yang memiliki keterkaitan langsung dengan proyek, mendapatkan kesempatan yang adil sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan tenaga kerja yang tersedia.
