Metro Times (Purworejo) Praktik money politik menjadi sorotan dalam rapat koordinasi (Rakor) pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Purworejo pada Rabu (13/9/2023). Para ulama dan pemuka agama diminta membantu Bawaslu mencegah praktik menyimpang dalam pesta demokrasi tersebut.
“Dalam Pesta Demokrasi money politik itu bentuknya macam-macam. Dalam pelaksanaan Pemilu praktik ini harus kita cegah agar tidak terjadi rasywah atau suap. Dalam Islam rasywah jelas tidak diperbolehkan bagi yang memberi mau pun menerima, diakhirat kelak kita akan diminta pertanggungjawaban,” kata Ketua MUI Purworejo, Achmad Hamid AK pada kegiatan tersebut.
Terkait money politik Hamid bercerita bahwa dirinya pernah mencoba berbincang dengan masyarakat yang menerima uang dari peserta Pemilu. Menurutnya salah satu benih persoalan yang mendorong praktik money politik di daerah ini adalah faktor ekonomi.
“Mereka mengaku sedang butuh uang, ekonominya sulit sehingga ketika ada oknum yang datang memberikan uang mereka terima saja. Itu yang sulit karena situasi masih membuka peluang untuk praktik money politik terjadi,” imbuhnya.
Terkait Rapat Koordinasi Hamid menjelaskan bahwa kegiatan tersebut digelar untuk mengoptimalkan peran ulama dan tokoh agama dalam mencegah dan meredam persoalan terkait Pemilu. MUI ingin Pemilu di Purworejo berlangsung aman, damai, sukses serta tidak menyisakan persoalan ditengah umat.
“Kami ingin Pemilu ini damai, sukses tanpa ekses. Pengurus MUI dan para alim ulama dari kabupaten, kecamatan hingga kelurahan atau desa harus bersama-sama mencegah dan meredam agar persoalan-persoalan di masyarakat terkait Pemilu tidak terjadi,” kata dia lagi.
Berkaca dari Pemilu serentak tahun 2019, Hamid tak ingin umat Islam dan umat beragama lain di Purworejo tidak terpolarisasi akibat isu-isu agama, ras dan isu-isu negatif lain selama pelaksanaan Pemilu.
Terkait money politik, Ketua Bawaslu Purworejo Purnomo Sidi pada kegiatan tersebut mengutarakan bahwa operasi money politik pada pesta demokrasi berlangsung dengan berbagai cara dan sudah cukup canggih. Untuk memberantas praktik tersebut Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri.
“Ditengah masyarakat, ada dua arus yakni yang anti terhadap money politik serta arus yang melazimkan praktik tersebut terjadi. Dalam praktiknya pun sudah cukup canggih, sedangkan petugas kami sangat terbatas maka kami tidak bisa sendiri,” sebut Purnomo.
Pada kesempatan itu ia pun meminta peran para ulama membantu Bawaslu mencegah praktik tersebut. Secara spiritual umat muslim agar diperkuat melalui forum-forum pengajian hingga kutbah Jumat.(Dnl)
