METRO TIMES ( Ambon ) Berbagai terobosan dan inovasi terus dilakukan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Maluku, sesuai arahan Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Drs Murad Ismail, SH.MH.
Buktinya, dalam rangka meningkatan akses keuangan dan asuransi tani, Kepala Dinas Pertanian (Kadistan) Provinsi Maluku, DR Ilham Tauda, SP, M.Si melakukan sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian dan Asuransi Tani bertempat di Desa Wanareja Kecamatan Waiapo Kabupaten Buru, Kamis (20/10/2022) hingga Jumat (21/10/2022).
Selain itu juga untuk meningkatkan kemampuan penyuluh pertanian dilakukan pelatihan Fasilitator Keuangan Mitra Tani. Kegiatan ini juga sekaligus sebagai sosialisasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXV Tahun 2022 dengan judul Strategi Pelibatan Stakeholder Dalam Optimalisasi Pembiayaan Petani (PELITA Si TANI) dari reformer Dr. Ilham Tauda, SP. M.Si.
Hadir dalam sosialisasi dan pelatihan KUR Pertanian antara lain Kepala Bank Indonesia Perwakilan Maluku,Bakti Artanta, Pimpinan Bank BRI Cabang Namlea Parjono, perwakilan Bank BNI Namlea Vindro Salamor dan Kepala Cabang PT. Jasindo Ambon Priyo Dewantoro, yang hadir secara online. Sedangkan peserta yang hadir antara lain penyuluh pertanian, Pengamat Organisme Tanaman, Pengawas Benih Tanaman, Petugas Vertinier, petani dan Gapoktan.
Dalam arahannya Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, DR menyampaikan bahwa proyek perubahan PELITA Si Tani bertujuan untuk mengoptimalkan peran stakeholders melalui kolaborasi untuk meingkatkan akses keuangan petani.
“Sebagaimana diketahui penyerapan KUR pertanian di Maluku yang saat ini baru mencapai 148 milyar rupiah atau 16 persen dari target pemerintah Rp 900 milyar rupiah. Sedangkan Asuransi Usaha Tani Padi padi (AUTP) seluas 2.500 hektar hingga saat ini belum terealisasi pada hal pemerintah menyiapkan subsidi 80 persen dari total premi asuransi sehingga petani hanya membayar 36.000 per hektar per musim tanam,”kata Tauda, lewat rilis yang diterima, Kamis (20/10/2022)
Pada kesempatan itu juga dibentuk Fasilitator Keuangan Mitra Tani (FKMT) sebagai inovasi dari reformer Dr. Ilham Tauda, SP. M.Si peserta PKN II Angkatan XXV tahun 2025. FKMT akan memfasilitasi dan mendampingi petani atau kelompok tani yang akan mengakses modal usaha melalui KUR Pertanian dan akses AUTP.”Diharapkan melalui inovasi ini akan meningkatkan penyerapan KUR pertanian dan asuransi tani di Provinsi Maluku,”harapnya.
Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Maluku, dalam sambutannya juga mengatakan, pihaknya menyambut baik dan mendukung kegiatan peningkatan pembiayaan petani yang menjadi proyek perubahan dari reformer Ilham Tauda.
“Ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan perekonomian di Kabupaten Buru, dimana sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar maka Bank Indonesia Perwakilan Maluku, akan meriplikasi program pertanian organik MA11 yang telah dikembangkan di Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat untuk dikembangkan juga di Waiapo Kabupaten Buru,”paparnya.
Selain itu, lanjut Tauda, dalam upaya mendukung program Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dimana Kabupaten Buru juga memberikan andil yang besar dalam mensuplay kebutuhan pangan dan hortikultura terutama cabai sebagai komoditas penyumbang inflasi, maka diharapkan agar dapat dikembangkan dan akan diperkuat pada hilirsisasi produk.
“Kabupaten Buru sebagai daerah sentra pangan khusus beras mendapat dukungan pemerintah pusat melalui proyek strategis nasional Food Estate selaus 5.000 hektar dan telah menerapkan penanaman 4 kali dalam setahun atau IP 400 seluas 2.000 hektar,”paparnya.
Selain itu juga akan dikembangkan kedelai selaus 500 hektar dan jagung 500 hektar sehingga dengan peningkatan akses keuangan petani melalui KUR dan Asuansi Tani akan meningkatkan skala usaha petani yang lebih besar. “Kabupaten Buru merupakan Kabupaten dengan tingkat penyerapan KUR Pertanian tertinggi yang mencapai Rp 39 miliar rupiah disusul Maluku Tengah Rp 38 miliar rupiah, sedangkan penyerapan paling rendah yakni Kota Tual yang baru mencapai Rp 108 juta rupiah,”bebernya.
Hal ini, lanjut Tauda, yang menjadi alasan dalam proyek perubahan PKN II reformer memilih Kabupaten Buru dan Maluku Tengah sebagai lokus pilot proyek untuk mempercepat penyerapam KUR dan Asuransi Tani di Provinsi Maluku.
