Metro Times (Purworejo) – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Purworejo menggelar rapat koordinasi bersama Pemkab Purworejo melalui Bagian Hukum, Jumat (24/7/2026). Rapat membahas perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 untuk menyesuaikan kebutuhan regulasi yang mendesak.
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Purworejo Danan Purnomo menjelaskan, perubahan Propemperda diperlukan karena ada sejumlah Raperda prioritas yang belum tercantum saat penyusunan sebelumnya.
“Kita koordinasi dengan eksekutif, khususnya Bagian Hukum, terkait perubahan Propemperda. Ada Raperda prioritas yang belum masuk daftar sebelumnya, sehingga perlu dijadwalkan lewat perubahan,” kata Danan, Senin (27/7/2026).
Dalam rapat tersebut Bapemperda mengusulkan 2 Raperda mendesak untuk masuk perubahan Propemperda. Keduanya sebelumnya belum tercantum dalam daftar Propemperda yang ditetapkan di tingkat provinsi.
Raperda pertama tentang Infrastruktur Telekomunikasi Pasif. Raperda kedua mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Atur Mekanisme Perubahan Materi dan Judul
Rapat juga membahas mekanisme penyesuaian jika dalam pembahasan terjadi perubahan materi maupun judul Raperda.
“Kadang Propemperda sudah ditetapkan, tapi saat pembahasan ada perubahan substansi maupun judul. Jika disepakati bersama, Propemperda harus diubah, terutama pada sisi judul, agar seluruh rancangan tetap punya dasar hukum,” jelas Danan.
Menurut Danan, perubahan Propemperda dimungkinkan jika ada kebutuhan mendesak. Baik karena perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kebutuhan daerah yang harus segera diatur.
“Intinya perubahan dilakukan karena ada kebutuhan mendesak, baik tindak lanjut ketentuan pusat maupun kebutuhan daerah yang memang harus segera diatur lewat Perda,” katanya.(dnl)
