MetroTimes (Surabaya) – Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) menegaskan pentingnya revitalisasi industri perkapalan nasional melalui penguatan kebijakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta sinergi antar pelaku industri. Hal tersebut disampaikan dalam acara tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 IPERINDO yang dirangkai dengan buka puasa bersama Ramadan 1447 H di Hotel Mercure Surabaya Grand Mirama, Selasa (11/3/2026).
Ketua Umum IPERINDO, Anita Puji Utami, menyampaikan bahwa industri perkapalan nasional memiliki peluang besar untuk terus berkembang, namun tetap membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah. Menurutnya, revitalisasi industri galangan kapal perlu dilakukan melalui perbaikan regulasi, insentif fiskal, serta penguatan SDM di sektor maritim.
“Kami terus mendorong revitalisasi industri galangan kapal, baik yang terkait kebijakan maupun kebutuhan sumber daya manusia. Melalui kegiatan ini, kami juga memperkuat sinergi dan business matching antara anggota IPERINDO dengan industri penunjang lainnya,” ujar Anita.
Ia menambahkan, pihaknya berharap pada tahun ini pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih optimal bagi industri perkapalan nasional, termasuk terkait kebijakan fiskal seperti pembebasan pajak tertentu serta kemudahan perizinan pembangunan industri maritim di berbagai daerah.
Menurut Anita, berbagai masukan tersebut sebelumnya juga telah disampaikan dalam forum diskusi bersama pemerintah pusat yang dihadiri sejumlah kementerian terkait. IPERINDO berharap dukungan kebijakan tersebut dapat memperkuat kemandirian industri perkapalan nasional.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan bahwa Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai gerbang Nusantara baru yang mendukung konektivitas maritim nasional. Menurutnya, sektor pelayaran dan industri perkapalan menjadi bagian penting dalam penguatan ekonomi berbasis kemaritiman di Jawa Timur.
“IPERINDO adalah asosiasi yang menaungi pelaku industri perkapalan. Jawa Timur sendiri merupakan provinsi yang mengedepankan ekonomi berbasis kemaritiman, baik melalui industri galangan kapal maupun jalur pelayaran yang terhubung dengan jaringan pelabuhan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pelayaran dan perkapalan merupakan dua sektor yang tidak dapat dipisahkan. Efisiensi pelabuhan serta optimalisasi rute pelayaran menjadi kunci untuk mendukung mobilitas barang dan penumpang di kawasan Indonesia Timur maupun antar pulau.
Terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Emil menyebutkan bahwa arus logistik dari Jawa Timur menuju Kalimantan Timur terus meningkat sejak dimulainya pembangunan kawasan tersebut.
“Partisipasi Jawa Timur dalam pengiriman barang menuju Kalimantan Timur, khususnya untuk pembangunan IKN, mengalami peningkatan signifikan dalam arus logistik,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Penasehat IPERINDO, Bambang Haryo Soekartono, menekankan pentingnya kemandirian industri perkapalan nasional dengan memaksimalkan pembangunan kapal di dalam negeri.
Ia mendorong agar perusahaan pelayaran, khususnya BUMN, memprioritaskan pembangunan kapal di galangan kapal nasional dibandingkan melakukan impor dari luar negeri.
“Kita harus mendorong BUMN-BUMN membangun kapal di dalam negeri. Selain memperkuat industri nasional, hal ini juga penting mengingat kondisi geopolitik global dan fluktuasi nilai mata uang yang dapat mempengaruhi industri maritim,” ujarnya.
Bambang juga menyoroti masih minimnya jumlah galangan kapal di pelabuhan komersial Indonesia. Dari lebih dari 100 pelabuhan komersial yang ada, menurutnya tidak sampai 10 persen yang memiliki fasilitas galangan kapal.
Padahal, galangan kapal tidak hanya berfungsi untuk perbaikan kapal, tetapi juga sebagai tempat pembangunan kapal serta proses sertifikasi kelayakan kapal.
“Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi maritim yang sangat besar. Namun peran galangan kapal kita masih belum maksimal, bahkan di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) peran tersebut lebih banyak diambil negara lain seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina,” jelasnya.
Karena itu, IPERINDO berharap pemerintah segera merealisasikan berbagai insentif yang telah diusulkan untuk memperkuat industri galangan kapal nasional agar mampu menangkap peluang dari tingginya lalu lintas kapal di perairan Indonesia.
Dengan potensi lebih dari 80 ribu kapal yang memiliki sertifikat klasifikasi serta posisi strategis Indonesia di jalur pelayaran dunia, penguatan industri galangan kapal dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing maritim nasional di tingkat global
(nald)
