MetroTimes (Surabaya) — Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan komitmen kuat dalam memenuhi hak-hak anak melalui pendekatan inovatif dalam pembiayaan pembangunan. Bertempat di Universitas Airlangga, digelar acara Public Dissemination of the Integrated Sub-National Financing Framework (ISFF) Jawa Timur 2025–2029 dan High-Level Policy Dialogue dengan tema “Potensi Penerbitan Obligasi Daerah di Sektor Air dan Sanitasi untuk Pemenuhan Hak-Hak Anak di Jawa Timur.”
Acara ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan strategis, antara lain perwakilan pemerintah daerah, akademisi, lembaga internasional, organisasi masyarakat sipil, serta sektor swasta. Turut hadir Kepala DP3AK Provinsi Jawa Timur Tri Wahyu Liswati, Chief of Social Policy UNICEF Indonesia Yosimi Nishino, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, serta unsur pimpinan Universitas Airlangga.
Inovasi Pembiayaan untuk Hak Anak
Dalam panel diskusi utama bertajuk “The Need for Innovative Financing Opportunities to Meet Child Rights in East Java”, para pembicara menyoroti pentingnya eksplorasi mekanisme pembiayaan baru untuk menjawab tantangan layanan dasar anak. Salah satu solusi yang dibahas adalah penerbitan obligasi daerah (municipal bonds) untuk mendanai proyek-proyek strategis di sektor air bersih dan sanitasi.
“Anak-anak adalah kelompok paling rentan bila akses terhadap air bersih dan sanitasi tidak terpenuhi. Investasi di sektor ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan generasi Indonesia,” ujar Social Policy Specialist UNICEF Indonesia.
ISFF Jawa Timur 2025–2029: Panduan Strategis Pembiayaan
Peluncuran dokumen ISFF Jawa Timur 2025–2029 menjadi tonggak penting dalam upaya integrasi pembiayaan pembangunan yang berorientasi pada anak. Dokumen ini memuat peta kebutuhan pembiayaan daerah secara menyeluruh, proyeksi fiskal, pemetaan potensi pembiayaan dari berbagai sumber, termasuk APBN, APBD, CSR swasta, filantropi, hingga zakat dan dana sosial keagamaan (ZISWAF).
Ali Mukhtar, Social Policy Specialist UNICEF Indonesia, menegaskan bahwa ISFF adalah sarana dialog antar-stakeholder untuk menyamakan persepsi kebutuhan bersama dan mengintegrasikan pembiayaan ke dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. “ISFF ini bukan hanya dokumen teknis, tetapi panduan strategis untuk kolaborasi lintas sektor demi masa depan anak-anak,” jelasnya.
Ulasan Kepala DP3AK Provinsi Jawa Timur
Mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kepala DP3AK Tri Wahyu Liswati menyampaikan bahwa dokumen ISFF merupakan bentuk nyata kolaborasi pemerintah daerah dengan UNICEF dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya dalam bidang pemenuhan hak anak.
“Kolaborasi erat selama ini dengan UNICEF telah banyak membantu kami, baik dalam kebijakan, program, maupun layanan langsung kepada anak dan perempuan. Salah satunya adalah apresiasi dari UNICEF terhadap Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) kami yang memperoleh predikat Gold Service,” ujar Tri Wahyu.
Ia menambahkan, Provinsi Jawa Timur secara aktif melibatkan Forum Anak Jawa Timur dalam pengambilan kebijakan sebagai bentuk partisipasi anak dalam pembangunan. “Kami sangat menghargai suara anak. Mereka terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan, termasuk dalam menyuarakan kebutuhan terkait air bersih, sanitasi, pendidikan, dan perlindungan,” ujarnya.
Menurutnya, kesenjangan pembiayaan untuk mencapai target SDGs memerlukan pendekatan baru yang inovatif. “Melalui ISFF ini, kita menyusun strategi dan peta jalan yang terstruktur, lengkap dengan sistem pemantauan untuk memastikan akuntabilitas. Kami berharap kerangka ini dapat terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD, sehingga implementasinya konkret,” katanya.
Tri Wahyu juga menyampaikan arahan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak untuk terus memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta, filantropi, dan organisasi keagamaan dalam mendukung pendanaan pembangunan daerah. “Kami berharap ISFF menjadi landasan kuat dalam menjembatani berbagai sumber pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak di Jawa Timur,” tutupnya.
Menuju Indonesia Emas 2045
Para narasumber sepakat bahwa investasi pada anak adalah fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045. Dengan sepertiga penduduk Indonesia adalah anak-anak, memastikan akses mereka terhadap layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi adalah langkah strategis menciptakan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan.
“Jika kita fokus pada pemenuhan hak-hak anak hari ini, maka kita sedang membangun pondasi kuat untuk Indonesia yang sejahtera di masa depan,” pungkas Ali Mukhtar.
(nald)
